Merdeka > Ekonomi

Indef Sarankan Pemerintah Tinjau Ulang Tata Cara Cukai Hasil Tembakau

Rabu, 4 September 2019 13:18 Reporter : Idris Rusadi Putra
Indef Sarankan Pemerintah Tinjau Ulang Tata Cara Cukai Hasil Tembakau kebun tembakau. shutterstock

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad meminta agar pemerintah meninjau kembali kebijakan tata cara tarif cukai hasil tembakau yang diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 37 Tahun 2017.

The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melihat kebijakan ini akan mendorong produsen tembakau melakukan diskon harga rokok sehingga pada akhirnya membuat penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan menjadi berkurang.

"Potensi PPh badan yang bakal hilang sebagai akibat kebijakan tersebut bisa mencapai triliunan rupiah," kata Tauhid dikutip Antara.

Rinciannya, pajak penghasilan dari rokok yang dijual 85 persen di bawah harga jual eceran (HJE) sebesar Rp467 miliar dan pajak penghasilan dari kebijakan harga transaksi pasar (HTP) antara 85-100 persen terhadap harga jual eceran (HJE) sebesar Rp1,26 triliun.

Menurut Tauhid, berdasarkan kebijakan itu, pabrikan rokok dibolehkan mematok HTP atau harga jual di tingkat konsumen sebesar 85 persen dari HJE atau harga banderol yang tertulis dalam pita cukai.

Produsen, menurutnya, juga dapat menjual di bawah 85 persen dari banderol asalkan dilakukan tidak lebih dari 40 kota yang disurvei Kantor Bea Cukai. "Kebijakan diskon ini tentunya membuat omset pabrikan berkurang sehingga pada akhirnya membuat PPh badan yang disetorkan ke negara juga tidak optimal," kata Tauhid.

"Kami melihat 289 merek melakukan jor-joran diskon. Contoh di Sumatera, Batam misalnya, bahkan hampir merata di Indonesia," tutur Tauhid.

Indef mendesak pemerintah segera mengkaji kembali kebijakan diskon rokok karena selain bertentangan dengan tujuan pengendalian konsumsi rokok di Indonesia, juga menyebabkan penerimaan negara dari PPh badan menjadi tidak optimal.

Baca juga:
Indef: Kebijakan Diskon Rokok Sebabkan Penerimaan Negara Tak Optimal
Peneliti: Kenaikan Tarif Cukai Tak Turunkan Konsumsi Rokok
Cara Tutup Celah Potensi Kerugian Negara dari Cukai Rokok
Pemerintah Diminta Tak Ragu Terapkan Kebijakan Cukai Penggabungan Produksi Rokok
Penggabungan Batasan Produksi Rokok Dinilai Bisa Optimalkan Penerimaan Cukai
Kata Bos Sampoerna soal Tak Ada Kenaikan Cukai Rokok di 2019

Iklan Google Ads Kena PPN 10 Persen, Penerimaan Negara Bertambah Rp600 Miliar
Iklan Google Ads Kena PPN 10 Persen, Penerimaan Negara Bertambah Rp600 Miliar
Perombakan Direksi BRI Hingga BTN Berbahaya Bagi BUMN
Perombakan Direksi BRI Hingga BTN Berbahaya Bagi BUMN
Pengamat: Perombakan Direksi BUMN Besar Pasti Sudah Seizin Istana
Pengamat: Perombakan Direksi BUMN Besar Pasti Sudah Seizin Istana
Penataan PKL Perlu Kehati-hatian Cegah Turbulensi Ekonomi
Penataan PKL Perlu Kehati-hatian Cegah Turbulensi Ekonomi
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Indef
  3. Industri Rokok
  4. Pajak Rokok
  5. Cukai
  6. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Kemacetan Bikin Boros Bensin 2,2 Juta Liter per Hari, Kerugian Rp71 Triliun per Tahun
image

Cara Mudah Bayar Pajak Kendaraan Lewat Aplikasi, Bisa dari Mana Saja
image

Bergambar Dewa Yunani, Uang Logam Pertama di Dunia Dicetak Tahun 600 SM
image

Harga BBM Naik Lagi, Simak Rinciannya

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi