Merdeka.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Deniey A Purwanto, mendorong pemerintah memperketat aturan larangan mudik Lebaran 2020. Ini dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran virus corona jenis baru atau covid-19 di wilayah Indonesia yang kian masif.

"Makin ketat banyak dilakukan pembatasan. Maka secara teoritis dapat menahan puncak dari pandemi covid-19," kata Deniey melalui video conference, Senin (27/4).

Dia mengatakan wabah virus corona, tidak hanya berdampak buruk bagi ekonomi dunia, tetapi juga ekonomi nasional. Selain itu, wabah ini juga berdampak buruk bagi industri nasional pada periode awal 2020. Setelah sejumlah perusahaan menghentikan kegiatan operasionalnya akibat hasil produksi yang tidak bisa diserap oleh pasar.

Wabah virus corona turut berdampak pada banyak tenaga kerja yang terkena PHK ataupun terpaksa dirumahkan. Imbasnya daya beli masyarakat semakin menurun setelah mereka kehilangan pendapatan.

Oleh karenanya langkah tegas mutlak diperlukan pemerintah dalam menerapkan kebijakan larangan mudik, seperti dengan memberikan sanksi tegas bagi pemudik nekat serta memberikan bantuan yang laik bagi masyarakat perantauan yang mengalami gagal mudik. Sehingga wabah virus corona dapat segera diakhiri karena terbatasnya mobilitas sosial yang berpotensi besar menyebarkan virus covid-19.

"Karena semakin lama wabah ini, biaya yang harus ditanggung pemerintah akan semakin berat," pungkas dia.

Pemerintah Larang Mudik Mulai 24 April

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang masyarakat melakukan mudik pada Lebaran 2020. Keputusan ini dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan larangan ini efektif Jumat, 24 April 2020 mendatang dan berlaku bagi warga di Jabodetabek dan wilayah yang sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Pemerintah memutuskan untuk pelarangan mudik saat Ramadan 1441 H maupun Idul Fitri untuk wilayah Jabodetabek maupun wilayah yang PSBB," kata Luhut dalam video conference usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Selasa (21/4).

Larangan mudik juga berlaku bagi masyarakat yang tinggal di zona merah virus corona (Covid-19). "Wilayah yang masuk zona merah (juga dilarang mudik)," ucapnya.