Merdeka.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menilai pemerintah tidak mengelola sisi fiskal dengan baik dalam menanggulangi virus corona di Indonesia. Salah satunya, pemerintah seharusnya masih bisa memanfaatkan dana menganggur di Bank Indonesia sebelum memutuskan berutang.

"Menggunakan dana pemerintah yang menganggur dan tersimpan di bank sentral, lebih dari 300 triliun dana idle fund," kata Enny dalam diskusi virtual Forum Tebet (Forte) bertajuk Pembentukan Dewan Moneter: Skenario Merancang BI menjadi Kasir Pemerintah & Penalangan Bank Bermasalah, Jakarta, Jumat (11/9).

Selain itu, stimulus fiskal yang diberikan tidak berjalan efektif. Anggaran telah disiapkan namun penyerapannya masih rendah. Eksekusi pemerintah masih lambat terlihat hingga bulan Agustus 2020 penyerapannya belum mencapai 30 persen dari anggaran Rp 695,2 triliun.

"Utang itu tidak produktif dan tidak menyelesaikan masalah, ini tuh alokasi dan penggunaan utang yang bermasalah, jadi fiskalnya ini yang bermasalah," kata Enny.

Memang saat ini negara sedang menghadapi kejadian luar biasa. Namun melihat penanganan yang dilakukan ternyata berbeda dengan yang umum dilakukan negara lain. Seperti membuat berbagai macam regulasi tetapi tidak dilakukan. Sehingga kata Enny wajar saja jika publik menyalahkan pemerintah.

"Jadi kalau publik menyalahkan itu tidak salah, ini ada skenario lain atau moral hazard apa yang diselesaikan dengan cara ini," kata Enny mengakhiri.

Per 2 September, Anggaran PEN Sudah Terealisasi Rp237 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mencatat realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp237 triliun. Realisasi ini sudah mencapai 34,09 persen dari total pagu yang dianggarkan sebesar Rp695,2 triliun dalam APBN 2020.

"Secara total pagu naik 30,9 persen yang di semester I Rp124,62 triliun per tanggal 2 (September) kemarin sudah Rp237 triliun," kata Airlangga dalam video conference di Jakarta, Jumat (11/9).

Jika dirincikan, untuk sektor kesehatan mencapai Rp27,65 triliun atau 31,6 persen dari pagu Rp87,5 triliun. Untuk perlindungan sosial, anggaran sudah terealisasi Rp128,05 triliun atau 62,8 persen dari pagu sebesar Rp203,91 triliun.

Kemudian sektoral K/L dan pemda yang sudah direalisasikan Rp29,48 triliun atau 27,8 persen dari pagu Rp106,05 triliun, dukungan UMKM realisasinya mencapai Rp112,85 triliun atau 91,4 persen dari pagu Rp123,47 triliun.

Sementara itu, mengenai realisasi untuk insentif usaha dan pembiayaan korporasi dirinya tidak menyinggung. Dia hanya menyebutkan anggaran untuk kedua sektor ini masing-masing adalah Rp120,61 triliun dan Rp53,57 triliun.