Merdeka.com - Kementerian Kesehatan terus mengajak perusahaan untuk turut menyukseskan vaksinasi secara gotong royong. Vaksin gotong royong bertujuan untuk mempercepat program vaksinasi, namun langkah ini dijamin tidak membuat persepsi bahwa orang kaya akan mendapat vaksin lebih awal.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rusli Abdullah mengingatkan, jangan sampai ada perusahaan melakukan pemotongan gaji atau upah untuk melakukan vaksinasi. Selain itu, dia juga meminta, agar tak ada alasan bagi perusahaan tak menaikkan gaji karena vaksinasi.

"Jangan sampai funding dibebankan ke pengusaha tapi pengusaha kemudian membebankan kepada pemotongan upah. Atau mungkin tahun depan tak menaikkan upah," ujar Rusli dalam diskusi daring, Jakarta, Selasa (23/2).

Rusli melanjutkan, vaksinasi akan sangat menguntungkan bagi perusahaan dan berdampak pada pemulihan ekonomi. Sebab, dengan adanya vaksinasi perusahaan akan kembali dapat melakukan pekerjaan secara normal dalam memproduksi produk-produk dalam negeri. Hal ini akan menggerakkan ekonomi.

"Bagi perusahaan akan lebih menguntungkan, akan lebih running pabriknya secara maksimal menghasilkan produknya. Dari sisi ekonomi para pekerja bisa bekerja secara konsisten kembali tadinya 20 hari misalnya jadi 30 hari. Full upah dalam sebulan. ini sisi positif vaksin," jelasnya.

Maka dari itu, dia meminta, pemerintah harus memberikan kejelasan bahwa vaksin gotong royong ini dilakukan secara gratis dan dibiayai menggunakan anggaran negara. Vaksinasi gotong-royong diharapkan tidak menghilangkan narasi bahwa pemberian vaksin gratis bagi semua pihak.

"Pertama, vaksinasi gotong royong ini tidak menggugurkan vaksinasi gratis. Itu yang perlu dicamkan kita semua. Saya membayangkan seperti ini, kamu pegawai sudah dapat vaksin saya belum dapat vaksin, ini bagaimana. Kalau seandainya menjadi sebuah narasi membesar maka pemulihan kesehatan akan hampa," tandasnya.

Kemenkes: 2 Juta Orang Sudah Divaksinasi, Tak Ada Laporan Efek Samping Berat

Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi memastikan, belum ada laporan efek samping berat akibat vaksinasi Covid-19 merk Sinovac. Hingga saat ini, laporan efek samping vaksinasi Covid-19 hanya ringan.

"Kalau sampai sekarang kita tahu bahwa penyuntikan yang hampir dua juta lebih, kalau kita totalkan dosis satu dan dua sebenarnya tidak ada kejadian efek samping berat. Rata-rata hanyalah gejala efek samping ringan saja," katanya dalam talkshow yang disiarkan melalui FMB9ID_IKP, Senin (22/2).

Nadia mengakui banyak laporan yang masuk berupa kejang, pingsan dan stres usai vaksinasi Covid-19. Namun, setelah didalami ternyata kondisi tersebut tidak terkait dengan vaksinasi Covid-19.

"Setelah penanganan tidak ada hubungannya dengan vaksinasi," ujarnya.

Hal serupa disampaikan Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI), Hindra Irawan Satari. Dia menyebut tidak ada laporan efek samping berat setelah vaksinasi tahap satu dan dua.

Vaksinasi tahap satu diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Sedangkan vaksinasi tahap dua bagi petugas pelayanan publik dan lansia di atas 60 tahun.

"Alhamdulillah semua laporan berakhir sehat, reaksi berupa lokal dan umum. Sangat jarang yang serius," ucapnya.

Hindra tidak menyebut berapa total laporan efek samping atau KIPI pascavaksinasi Covid-19. Dia hanya memastikan, setiap hari laporan KIPI bertambah.

"Tidak saya hafalin (total laporan KIPI). Proporsinya sangat kecil dibandingkan dengan dosis yang diberikan sampai dengan hari ini," tandasnya.