Indef: Indonesia Tak Butuh Kementerian Investasi, tapi Perbaikan Sistem
Merdeka.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pembentukan kementerian investasi tidak akan memberi kontribusi banyak terhadap perbaikan investasi di Indonesia. Kementerian investasi merupakan salah satu perubahan dalam susunan kabinet kerja jilid II Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Peneliti Indef, Eko Listianto mengatakan, sebenarnya yang dibutuhkan Indonesia untuk menggenjot investasi bukan pembentukan kementerian baru. Melainkan perbaikan sistem yang selama ini dianggap sebagai penghambat masuknya investasi.
"Memang sepertinya pemerintah arahnya ke situ (perbaikan investasi), tapi ini detail kita belum lihat turunan-turunan regulasi yang diwacanakan, yang paling seru kan (malah pembentukan) Kementerian Investasi," kata dia dalam sebuah acar diskusi bertajuk RAPBN 2020: Solusi atas Perlambatan Ekonomi, di Kantor Indef, Jakarta, Senin (19/8).
Selain itu, Eko menyebutkan pembentukan kementerian investasi tersebut belum diketahui sejauh apa keefektifannya dalam mengerek nilai investasi RI. "Kelembagaan yang kita belum tahun kira-kira efektif engga," ujarnya.
Padahal menurutnya, ada hal lain yang jauh lebih penting harus dilakukan. Yaitu perbaikan - perbaikan beberapa sektor yang selama ini selalu menjadi masalah dalam proses investasi. Salah satunya adalah birokrasi yang berbelit-belit terutama di tingkat pemerintah daerah.
"Kalau saya secara umum menyebut problem investasi bukan pada aspek apakah harus ada kementerian investasi atau gak, tapi faktanya berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, aspek lahan, aspek berbelit-belitnya perizinan di daerah dan lain-lain," ujarnya.
Jika hal-hal tersebut tidak dibereskan, keberadaan kementerian investasi yang fokus pada bidang investasi pun dinilai tidak akan mendatangkan perbaikan yang signifikan. "Secara umum mungkin gak banyak mengubah kemampuan kita untuk mengundang investor," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Investasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024
Saat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.
Baca SelengkapnyaPengembangan Ekonomi Hijau di Indonesia Belum Menggiurkan Buat Investor
Ekonomi hijau dinilai sebagai solusi dari sistem ekonomi eksploitatif yang selama ini cenderung merusak lingkungan.
Baca SelengkapnyaPatut Dicoba, Begini Resolusi Investasi 2024 untuk Masyarakat Berusia 18-35 Tahun
Masyarakat Indonesia diajak dan diingatkan untuk konsisten dan bijaksana dalam membuat Keputusan investasi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Investasi Properti Susah Dijual, Masyarakat Indonesia Masih Pilih Simpan Emas
Banyak masyarakat Indonesia yang memilih berinvestasi pada emas di tengah gempuran beragam pilihan investasi lain.
Baca SelengkapnyaJokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca Selengkapnya4 Negara yang Paling Banyak Berminat Investasi di IKN Nusantara
Terbaru, surat pernyataan minat tersebut telah mencapai 328 LoI.
Baca SelengkapnyaCak Imin Sebut Hilirisasi Indonesia Ugal-ugalan, Menteri Bappenas Beri Penjelasan Begini
Menteri Bappenas menegaskan, dari sisi perencanaan menggaet investasi, pihaknya tidak bekerja secara ugal-ugalan.
Baca SelengkapnyaJokowi Klaim Banyak Investor Antre Mau Bangun IKN: Tapi Disaring Sesuai Kebutuhan
Pemerintah melakukan verifikasi dan penyaringan investor sesuai kebutuhan di IKN.
Baca SelengkapnyaKecewa Jadi Tersangka Suap Pengurusan Perkara MA, Dadan Tri Yudianto: Saya Dizalimi
“Saya ini seorang pengusaha swasta yang di zalimi. Disaat mendapatkan investasi untuk pengembangan usaha/bisnis, saya dituduh," kata Dadan
Baca Selengkapnya