Merdeka.com - Data Analyst at Continuum Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Maisie Sagita mengatakan, hampir semua masyarakat di internet mengutarakan keluhan terkait pajak dan perilaku pegawai pajak yang baru-baru ini menjadi sorotan netizen akan pamer harta yang dilakukan pejabat.

Dia menjelaskan, keluhan terbesar adalah 62,7 persen masyarakat mengatakan mereka capek kerja, beli barang dipajakin, jadi gajinya habis untuk bayar pajak. Kemudian sebanyak 21,6 persen menyatakan mereka resah dengan kelakuan pegawai dan pejabat pemerintahan.

“Dari perbincangan yang ada banyak masyarakat yang mengeluhkan hal-hal seputar pajak. Nah keluhan-keluhan ini tuh muncul dengan banyaknya beredar isu atau kasus yang hangat di masyarakat,” ujar Maisie saat acara Diskusi Publik Taat Bayar Pajak di Era Fenomena Pejabat Pamer Harta Jakarta, Selasa (28/3).

Dia mengungkapkan, pihaknya menemukan tiga isu yang paling menjadi perhatian publik, nah ketiga ini adalah tentang pejabat pamer harta 79,2 ribu perbincangan, indikasi pencucian uang 20,8 perbincangan dan terima hadiah juga bayar pajak 14,7 ribu perbincangan.

"Publik merasa kalau perilaku pejabat yang pamer itu tidak etis, karena dengan mereka yang pamer harta hal ini bisa menyebabkan munculnya persepsi kalo rakyat itu bayar pajak hanya untuk pembiayaan kehidupan pejabat," terang dia.

Namun disisi lain ada pula yang berpendapat kalau sebenarnya pejabat itu pamer harta itu tidak apa-apa asalkan mereka dapat mempertanggung jawabkan sumber kekayaan harta.

Mengenai pencucian uang, indikasi transaksi mencurigakan yang menurut Menteri Politik Hukum dan HAM Mahfud MD itu sebesar Rp300 triliun. Masyarakat justru menyoroti kalau sepertinya selain dengan Rp300 triliun ini masih banyak transaksi mencurigakan yang belum terbongkar dan merek beranggapan angka ini masih bisa berkembang.

"Masyarakat juga mengeluhkan bahwa lembaga septi PPATK, Kemenkeu yang seharusnya mereka aware mereka tuh tau akan transaksi mencurigakan ini itu mereka justru tidak sigap, dan pernyataan adanya transaksi itu justru keluar dari Menteri Polhukam (Mahfud MD)," kata dia.

Sedangkan terkait kasus menerima hadiah tapi bayar pajak. Perlu diketahui besaran pajak itu sangat ditentukan oleh nominal atau besar dari nilai barang tersebut.

"Masyarakat merasa bingung mengapa suatu barang yang hadiah konteksnya gratis didapatkannya itu bisa dikenakan pajak jadi publik itu ingin tahu apakah sebenarnya barang-barang apa saja yang dipungut pajak," tutupnya.