Merdeka.com - Pemerintah kemungkinan akan menutup sementara kran impor daging sapi asal Amerika Serikat. Langkah ini sebagai respon ditemukannya sapi gila di Amerika Serikat yang merupakan salah satu negera pengekspor sapi ke Indonesia.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah akan menyetop impor sapi bermasalah jika benar ditemukan daging sapi dari Amerika berasal dari hewan berpenyakit. "Karena kita punya aturan untuk country yang ada penyakitnya, kita punya aturan, untuk melarang memasukkan sapi-sapi yang terkena seperti itu," tegas Hatta di kantornya, Rabu (25/4) malam.

Sekadar diketahui, eksportir daging sapi di Amerika Serikat menemukan kasus penyakit sapi gila di California. Temuan itu diyakini dapat menghancurkan kepercayaan konsumen di dalam dan luar negeri. Departemen Pertanian Amerika Serikat melaporkan bahwa ini adalah kasus bovine spongiform encephalopathy (BSE) keempat di Amerika Serikat. Disebutkan bahwa kabar ini merusak seluruh produk daging dalam rantai pasokan makanan.

Sapi yang terjangkit BSE itu berasal dari peternakan di California tengah. BSE tidak dapat ditularkan melalui susu sapi. Organisasi itu mencatat, nilai ekspor daging sapi Amerika Serikat mencapai 353 juta dolar setiap bulan.

Pasar utamanya adalah Meksiko, Kanada, Korea Selatan dan Jepang. Diperkirakan terdapat 90,8 juta ekor sapi, sebagian besar berada di negara bagian yang luas seperti Texas, Nebraska, Kansas dan California. Sekitar 40 ribu ekor ternak diperiksa departemen pertanian setiap tahun.

Indonesia melakukan impor sapi dari negeri Paman Sam itu sekitar 20 persen. Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan, pihaknya akan mengundang atase pertanian dari Amerika Serikat untuk memberi penjelasan mengenai hal ini.

"Kita segera akan melakukan action (tindakan), mungkin dirjen peternakan malam ini atau besok akan segera membahas itu dan segera mengeluarkan keputusan," ujar Rusman di tempat yang sama.

Rekomendasi terkait hal ini, lanjutnya, akan segera dikeluarkan segera untuk melindungi masyarakat. "Bukan kita menyetop impor tapi lebih kepada keamanan dalam negeri. Kita sedang mempelajari dulu seberapa seriusnya disana baru kita keluarkan rekomendasi," terangnya.