Merdeka.com - Keputusan pemerintah untuk meretrofit atau impor rangkaian kereta KRL Jabodetabek, akan disampaikan dalam dua pekan. Keputusan tersebut sesuai dengan target hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Nanti dua minggu lagi kita putuskan apakah itu retrofit apakah impor," ujar Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, usai mengadakan rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (6/3).

Rapat tersebut juga membahas upaya pemerintah untuk memastikan kapabilitas perusahaan dalam hal pengadaan rangkaian KRL Jabodetabek ini. Namun, kebijakan pengadaan KRL Jabodetabek untuk tahun 2023, bisa mengkombinasi dua skema, antara retrofit ataupun impor.

"Tapi kalau untuk pengadaannya diputuskan tadi audit dari situ nanti kita lihat untuk 2023 berapa yang akan di retrofit dan berapa yang akan impor. Ada opsi hybrid," pungkasnya.

Sebelumnya, Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus menyampaikan, rencana impor 10 trainset KRL bekas asal Jepang oleh anak perusahaan, PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) di tahun ini demi keselamatan penumpang. Mengingat, sejumlah armada KRL akan memasuki masa pensiun di tahun ini.

"Impor ini demi keselamatan penumpang. Karena kebutuhan dari masyarakat sangat tinggi," katanya dalam acara Media Gathering di Bandung, Senin (6/3).

Joni menambahkan, impor kereta bekas asal Jepang tersebut juga diperlukan untuk meningkatkan daya angkut penumpang. Menyusul, jumlah penumpang KRL terus mengalami tren peningkatan seiring terkendalinya dicabutnya kebijakan PPKM.

"Kalau keretanya itu tidak diganti, akan mengurangi kapasitas angkut dari kebutuhan itu," tekannya.