Merdeka.com - Kementerian Perdagangan menilai PT KSU yang melakukan impor daging sapi asal Australia dan Selandia Baru diindikasi melanggar kuota impor daging sapi yang diberikan.

Pemerintah hanya memberikan alokasi pada PT KSU sebesar 300 ton pada semester kedua, sedangkan pada semester pertama alokasi impornya sebesar 500 ton. Bahkan, semua kuota telah direalisasikan oleh perusahaan tersebut.Sedangkan dari hitungan pemerintah saat ini ada 118 kontainer dengan jumlah daging mencapai 2.876 ton.

"Jumlah ini jelas jauh melampaui alokasi impor yang diizinkan Kemendag untuk PT KSU. Inimenunjukkan perusahaan tersebut telah melakukan impor tanpa memiliki SPI sesuai dengan yang telah diterbitkan oleh Kemendag," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima merdeka.com, Jumat (24/8).

Dia meminta meminta agar pihak Bea Cukai dan Badan Karantina Pertanian untuk menindak tegas importir yang sengaja melakukan importasi daging sapi tanpa memilikisurat pemberitahuan impor yang sesuai dengan yang diterbitkan Kemendag.

"Pengawasan dan penerapan sanksi yangsesuai dengan ketentuan perundangan ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinyakembali importasi daging sapi ilegal," katanya.

Dia menegaskan pihak karantina telah menegaskan bahwa daging impor tersebut diragukan keabsahan. "Dengan kondisi tersebut, pihak karantina tidak dapat menerbitkan dokumen kekarantinaan yaitu izin bongkar dan izin pemasukan ke instalasi karantina sementara," ungkapnya,