Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat berjanji mengurangi tingkat ketergantungan Indonesia terhadap utang atau pinjaman untuk pembiayaan dalam negeri. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memperkuat itu.

Mengurangi ketergantungan utang. Walaupun utang kecil terhadap PDB. Upayakan dari penerimaan negara. Jangan utang segalanya," ujar Menkeu Bambang saat memberikan paparan di gelaran Musrenbangnas di Jakarta, Rabu (29/4).

Berkaca dari Yunani yang akhirnya menjadi negara bangkrut lantaran gagal membayar utang dalam jumlah besar, Indonesia dirasa perlu mengerem pembiayaan dari utang. Hingga April 2015, utang Indonesia sudah menembus Rp 4.000 triliun.

Saat ini rasio utang Indonesia masih di atas 25 persen terhadap PDB. Jika dibandingkan dengan negara lain diakui memang masih lebih rendah. Semisal Jepang yang rasio utang saat ini disebut menembus 200 persen, Amerika Serikat dengan ratio utang 100 persen terhadap PDB, atau negara lain yang ratio utangnya bisa mencapai 70 persen terhadap PDB.

Presiden Jokowi justru memberikan pernyataan bahwa pemerintahannya tidak menutup pintu rapat-rapat untuk menerima pinjaman atau utang. Pemerintah masih mengandalkan utang untuk menutup defisit anggaran dan pembiayaan lainnya. Mengingat belanja negara porsinya lebih besar dibanding pendapatan.

"Ya kita blak-blakan saja, memang itu. Yang paling penting dihitung. Sebetulnya utang itu juga tidak apa-apa kok, kita jangan terus alergi utang, enggak. Utang itu tidak apa-apa asal dipakai untuk produktivitas, untuk hal-hal yang produktif," kata Presiden Jokowi seperti dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet di Jakarta, Kamis (30/4)

Tidak heran jika belakangan ini sejumlah lembaga pendanaan internasional rajin berkunjung ke Indonesia. Mereka diterima langsung oleh Presiden Jokowi atau Wakil Presiden Jusuf Kalla. Di balik kunjungan petinggi-petinggi lembaga keuangan internasional, terselip agenda menawarkan pinjaman alias utang. Mereka mencari celah dari tingginya kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur.

Merdeka.com mencatat iming-iming utang dari pelbagai lembaga internasional dan negara lain. Berikut paparannya.

Rp 146 triliun dari Bank Dunia

Pada 20 Mei 2015, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menerima delegasi World Bank atau Bank Dunia di Istana Merdeka. Dalam pertemuan itu, Presiden Kelompok Bank Dunia Dr Jim Yong Kim menawarkan pinjaman utang hingga USD 11 miliar atau setara Rp 146 triliun.

"Kelompok Bank Dunia berkomitmen untuk membangun kemitraan erat dengan Indonesia, kemitraan yang telah berlangsung selama enam dekade," kata Dr Jim di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/5).

Bank Dunia pertama kali membuka kantor di Jakarta pada tahun 1968. Kantor ini adalah perwakilan pertama di luar Washington DC yang hingga hari ini masih merupakan kantor perwakilan terbesar.

"Kami ingin mewujudkan salah satu komitmen pendanaan kami yang terbesar di dunia untuk Indonesia melalui kantor perwakilan Jakarta," jelas Kim.

"Kami ingin berbagi dengan Indonesia akan pengetahuan global dan keahlian teknis kami di berbagai sektor seperti energi, kesehatan, pendidikan, ekonomi maritim hingga ke pelayanan masyarakat di daerah," imbuhnya.

Dari rencana pinjaman utang sebesar USD 11 miliar, USD 8 miliar berasal dari Bank Dunia (International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD), dan USD 3 miliar dari International Finance Corporation (IFC) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).

Rp 19 triliun dari ADB

Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) sudah mengalokasikan sejumlah dana pinjaman untuk Indonesia. Tahun ini, ADB memberikan utang USD 1,5 miliar atau setara Rp 19 triliun. Dalihnya, mendukung proyek infrastruktur yang tengah digenjot pemerintahan Jokowi-JK.

Country Director Asian Development Bank (ADB) Steven Tabor menuturkan, alokasi dana tersebut bisa naik hingga 3,5 kali lipat dalam beberapa tahun ke depan. Besaran dananya tergantung kesiapan proyek pemerintah.

"Mudah-mudahan itu pada tahun 2017 sampai 2018 bisa begitu, tapi itu tergantung apakah ada program yang sudah siap untuk itu dan tergantung sebenarnya Indonesia kalau ada program proyek," ujar Steven Tabor di kantornya, Jakarta, Selasa (7/7).

Terkait utang USD 1,5 miliar yang disiapkan tahun ini, ADB mengklaim sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah.

"Dana ini untuk mendukung dua program reformasi yaitu reformasi energi di bidang energi terbarukan dan reformasi manajemen di PLN," ucapnya.

Dari besaran dana tersebut, USD 1 miliar dialokasikan untuk program pemerintah. Sedangkan, USD 500 juta masih disinergikan untuk kebutuhan lainnya.

"USD 500 juta masih dibereskan sekarang tapi untuk persetujuan mulai Agustus-Desember. Harus tunggu green book," kata dia.

JBIC

Pemerintah Jepang melalui Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menawarkan utang untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Tawaran itu disampaikan langsung kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (7/7).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago yang turut mendampingi pertemuan antara perwakilan JBIC dengan Wapres Jusuf Kalla membeberkan, tawaran utang itu untuk proyek infrastruktur.

"Mereka menawarkan dukungan pembiayaan, skema pembiayaan. Mereka tawarkan dengan pilihan opsi, skema. Ada banyak, ada paket besar, jangka panjang," kata Andrinof.

Namun, kata dia, pemerintah tidak ingin buru-buru. Pembicaraan tersebut masih tahap awal. Meskipun Andrinof tak menyebut besaran utang yang ditawarkan, Wapres Jusuf Kalla disebut-sebut akan mempertimbangkan tawaran tersebut.

"Pak Wapres jawab akan mempertimbangkan, akan mengkaji. Belum sebut nilai," tutur Andrinof.

Pemerintah, kata Andrinof, melihat beberapa proyek cocok untuk diselesaikan menggunakan skema pembiayaan atau utang dari JBIC.

"Yang jelas ada‎ di program pemerintah tentu sama-sama menguntungkan. Mereka tidak membatasi (proyek infrastruktur), tapi mereka perhatian pada pembangkit listrik, pembangunan jalan, kereta api," jelas Andrinof.

Rp 666 triliun dari China

China berencana memberikan pinjaman sebesar USD 50 miliar kepada Indonesia. Itu bakal digunakan untuk menggarap sejumlah proyek infrastruktur.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membenarkan adanya utang dari China tersebut. Menurutnya, USD 10 miliar dari pinjaman itu nantinya bakal diberikan kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menggarap proyek listrik 35.000 MW.

Tidak sampai di situ, utang dari Negeri Tirai Bambu tersebut rencananya akan dialihkan untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Rini mengakui bahwa proyek kereta cepat itu sudah memasuki tahan finalisasi studi kelayakan.

"Sekarang ini kereta cepat itu mereka sedang studi kelayakan yang untuk menentukan," kata Rini, Jakarta, Kamis (23/4).

Dana pinjaman sebesar USD 50 miliar itu nantinya berasal dari Bank CBD dan ICBC. Rini akui bahwa perbankan BUMN sendiri tidak mampu membiayai berbagai macam proyek infrastruktur. "Karena perbankan BUMN limitnya sudah sangat terbatas," ujarnya.

Dalam proyek kereta cepat ini tidak hanya China yang terlibat. Jepang melalui lembaga donor Japan International Cooperation Agency (JICA), sebetulnya baru merampungkan fase pertama studi kelayakan megaproyek tersebut.

Rini memastikan bahwa kesempatan Jepang dan China untuk menggarap kereta cepat ini masih kesempatan yang sama atau 50:50. "Benar masih sama," ungkapnya.