Merdeka.com - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira membeberkan alasan mengapa sektor perbankan masih setia untuk mendanai Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan baku batubara. Salah satu alasannya yakni karena rate of return atau laju pengembalian dana pinjaman yang masih tinggi di proyek tersebut.

"Imbal hasilnya masih tinggi ya dibandingkan rata-rata pasar," ujar Bhima kepada wartawan, Jakarta, Rabu (26/10).

Sebagian besar negara-negara di dunia terutama di Korea Selatan, Indonesia penandaan masih banyak dibackup oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Dan ini persepsi yang salah yang perlu kita luruskan, dianggapnya PLN tidak pernah bangkrut. Jadi selalu ada APBN yang akan membackup," terang Bhima.

"Tapi kita lihatlah bagaimana subsidi negara yang kemudian keluar, PLN tiap tahunnya keluar, bahkan pas COvid-19 kemarin pengeluaran untuk membantu PLN juga tidak kecil.Kemudian, proyek yang dikerjakan pemerintah saja yang sifatnya jelas komersil bukan subsidi seperti kereta cepat - jakarta bandung misalnya," lanjut dia.

Ketika harga batu bara fluktuatif naik turun, pada Januari kemarin dan ada pelarangan ekspor batu bara. Menurutnya langkah yang diambil oleh pemerintah bukan krisis energi dalam artian blackout, melainkan ada yang dikhawatirkan krisis likuiditas dari PLN.

Alasan selanjutnya mengapa bank masih mau mendanai proyek kotor tersebut karena bank-bank nasional maupun internasional yang bekilah ketika dikritik mengalirkan dana kepada sektor itu.

"Kita nggak membiayai kok soal PLTU, kita membiayai korporasinya karena di dalam korporasi itu ada banyak sekali unit bisnis yang salah satu diantaranya pembangkit listrik berbahan fosil. Itu salah satu trik mereka sehingga mereka terkesan sebenarnya maju kepada energi bersih, karena mereka tidak membiayai secara spesifik perusahaan batu bara," tandas dia.