Merdeka.com - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menilai, pencabutan larangan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan minyak goreng oleh Presiden Jokowi ini merupakan bukti bahwa ketidaksiapan menteri teknis melakukan regulasi dan capaian regulasi yang diharapkan.

Sekretaris Jenderal DPP Ikappi Reynaldi Sarijowan mencontohkan, sampai saat ini, minyak goreng curah masih langkah di pasar tradisional. Kondisi ini berbeda dengan klaim pemerintah yang menyatakan stok minyak goreng curah telah melebihi kebutuhan bulanan nasional.

"Presiden mengharapkan agar HET bisa terpenuhi di pasar tradisional dan barang melimpah tetapi faktanya kami belum mendapati minyak goreng curah itu cukup melimpah di pasar tradisional," ujar Reynaldi, Jumat (20/5).

Ikappi sendiri, lanjut Reynaldi, menilai bahwa ekspor CPO dan minyak goreng seharusnya dibuka. Hal ini bertujuan agar pendapatan negara juga tetap berjalan, tetapi kebutuhan dalam negeri harus terpenuhi.

Untuk itu, IKAPPI meminta kepada kementerian teknis dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian untuk mencari formulasi yang tepat agar distribusi minyak goreng bisa berjalan dengan baik. Sehingga, keberadaan minyak goreng kembali melimpah di pasaran.

"Jika, melimpah di pasar diharapkan harga terus menurun sampai detik ini harga masih di atas Rp 17.000. Dikisaran Rp 18.000 bahkan ada yang Rp 19.000/ liter," tutup Reynaldi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan membuka keran ekspor minyak goreng pada Senin (23/5) pekan depan. Sebelumnya Jokowi melarang sementara ekspor produk minyak kelapa sawit secara resmi berlaku mulai Kamis (28/4) pukul 00.00.

"Saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada senin 23 Mei 2022," kata Jokowi dalam saluran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (19/5).

Keputusan itu diambil saat ini pasokan minyak goreng bertambah. Serta didukung adanya 17.000 juta orang tenaga di industri sawit baik petani, pekerja.

Dia menuturkan kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah kurang lebih 194.000 ton per bulannya. Lalu pada Maret sebelum dilakukan pelarangan ekspor pasokan hanya mencapai 64,5 ribu ton.

"Namun setelah dilakukan pelarangan ekspor di bulan April pasokan kita mencapai 211.000 ton per bulannya melebihi kebutuhan nasional bulanan kita," bebernya. [azz]

Baca juga:
Ancam Penghasilan 2,67 Juta Petani Sawit, Jokowi Diminta Kaji Larangan Ekspor CPO
Tengah Dilarang, Ekspor CPO April 2022 Anjlok
Demo Jokowi Kenakan Pakaian Adat, Petani Sawit Seluruh Indonesia Bawa 5 Aspirasi ini
Indonesia Perlu Kebijakan Jangka Panjang untuk CPO
Pabrik Tolak Sawit Masyarakat, DPR Desak Pemerintah Cabut Larangan Ekspor CPO
Harga TBS Sawit di Daerah Merosot Dinilai Imbas Larangan Ekspor CPO