Merdeka.com - Presiden Jokowi sudah mengumumkan Ibu Kota pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara.

Semua pusat pemerintahan akan dipusatkan di Ibu Kota baru. Untuk melengkapi sarana dan prasarana Ibu Kota baru pemerintah akan membangun gedung kementerian/lembaga di Ibu kota baru.

Bagaimana nasib gedung bekas kantor pemerintahan setelah Ibu Kota pindah? Ini ulasannya:

Disulap Jadi Lahan Bisnis

Nanti gedung-gedung kementerian/lembaga yang berada di Jakarta akan dijadikan tempat bisnis. Menurut Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Triawan Munaf mengungkapkan gedung tersebut akan disulap menjadi tempat bisnis. Gedung-gedung pemerintahan yang dimaksud adalah bekas kantor kementerian, lembaga dan badan pemerintahan lainnya.

"Jakarta nanti akan menjadi tempat (pusat bisnis). Itu yang namanya kantor - kantor pemerintah nanti akan ditinggalkan oleh mereka itu akan jadi tempat-tempat usaha," kata Triawan saat ditemui di Menara Batavia, Jakarta, Selasa (27/8).

Namun skema perubahan fungsi gedung tersebut masih belum ditentukan. Saat ini hal tersebut masih dalam tahap pembahasan.

"Dan itu ada skema-skema yang sedang dipikirkan oleh pemerintah, bagaimana kantor-kantor ini yang selama ini menjadi beban traffic dan lain-lain bisa menjadi tempat tempat usaha, tempat usaha kreatif gitu kan," ujar Triawan.

Gedung akan Disewakan

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan nantinya gedung-gedung pemerintahan akan disewakan ke pihak swasta.

Dengan cara disewakan ke pihak swasta, pemerintah akan menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk membangun Ibu Kota Baru. "Boleh sewakan gedung 30 tahun, semua pemasukan buat dia (pihak swasta). Tapi kita dapat uangnya untuk membangun Ibu Kota baru, itu contoh simplenya," kata Bambang.

Bagaimana Nasib Jakarta?

Setelah Ibu Kota diputuskan pindah ke Kalimantan Timur, ditambah pemerintahan juga pindah, bagaimana nasib Jakarta? Presiden Jokowi memastikan Jakarta tidak akan dilupakan meski tak lagi jadi ibu kota negara. Jakarta akan terus dikembangkan.

"Jakarta akan tetap prioritas pembangunan. Jakarta akan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan yang berskala regional dan global," tegas Jokowi di Istana Negara, Senin (26/8).

Sedangkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut Jakarta akan tetap menjadi pusat perekonomian, meski ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur. Bahkan, Anies mengaku akan mendorong Jakarta menjadi simpul kegiatan perekonomian global.

"Jakarta kita dorong menjadi simpul perekonomian global. Jakarta akan tetap jadi pusat perekonomian, tidak ada pergeseran," ujar Anies di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/8).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyiapkan proposal pembangunan Jakarta untuk 10 tahun ke depan. Bertajuk urban regeneration. Anggaran yang dibutuhkan Rp 571 Triliun. Pemerintah pusat mendukung rencana tersebut.

Disinggung dana yang dibutuhkan untuk program urban regeneration ini, Anies menyebut masih dalam tahap finalisasi di Kementerian Keuangan. Ada tiga fase pelaksanaan yaitu fase jangka pendek 2019-2022, fase jangka menengah 2022-2025, dan fase jangka panjang 2025-2030.