Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyebut bahwa pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur tidak akan mengubah nasib Jakarta. Sebab Jakarta sendiri akan menjadi Daerah Khusus Industri.

"Ke depan mungkin Jakarta tetap seperti ini cuma bukan Daerah Khusus Ibukota tetapi mungkin Daerah Khusus Industri," ujarnya di ruang rapat Komisi XI, DPR RI, Jakarta, Selasa (4/2).

Dalam proses pembentukan ibu kota negara baru, salah satu yang menjadi kendala adalah aturan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam pasal 18 ayat 1 menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

"Tetapi kemudian pasal 18 B ayat I dan ayat II ada pengecualiannya yang mengakui pembentukan daerah istimewa dan daerah khusus," ujar Suharso.

Di dalam pasal 18 B ayat I UUD 195 dikatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa (baik provinsi, kabupaten dan kota, maupun desa).

"Jadi daerah khusus ibu kota bisa jadi daerah yang diperbolehkan. Oleh UUD ini dibuka. Dan kita sekarang sudah punya Aceh yang merupakan Daerah Istimewa, juga ada Yogyakarta. Kemudian nanti ada Daerah Khusus Ibu Kota Negara dan mungkin juga Daerah Khusus Jakarta atau Daerah Khusus Industri Jakarta," ujar dia.

Ibu Kota Baru Bebas Mati Listrik

PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) membangun sistem kelistrikan ibu kota negara baru Penajam Peser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur lebih baik. Bahkan PLN mengklaim di sana akan menjadi wilayah yang terbebas pemadaman listrik.

Direktur Bisnis Regional PLN Kalimantan dan Sulawesi Syamsul Huda mengatakan, ada beberapa ketentuan yang berbeda dalam melistriki ibu kota negara baru dengan kota lainnya. Seperti penyediaan sumber listrik, minimal 39 persen dari kebutuhan ibu kota negara baru harus berasal dari pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).

"Ibu kota baru di sana belum ada apa-apa, tapi kami diajak koordinasi dengan Bappenas untuk menyiapkan kondisi kelistrikkannya," kata Huda, di Jakarta, Sabtu (1/2).

Menurut Huda, sistem kelistrikan ibu kota negara baru juga harus lebih baik ketimbang kota lain. Sehingga, ibu kota negara baru bebas dari pemadaman listrik. Hal ini seperti yang diterapkan pada sistem kelistrikan di kawasan Istana Negara yang ada di Jakarta.

"Tidak boleh kabelnya semrawut seperti Jakarta, underground kabel. Kita sudah siapkan dalam RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik)," tuturnya.

Memperkuat Jaringan Kelistrikan

Agar ibu kota negara baru bebas dari pemadaman listrik, PLN sudah memulai memperkuat sejumlah jaringan sistem kelistrikan di Kalimantan. Upaya yang dilakukan yaitu dengan menyambung semua jaringan sistem kelistrikan yang ada di Kalimantan.

"Kalimantan akan terinterkoneksi namun sekarang baru dua, sistem Timur, Selatan dan Tengah. Untuk Kalimantan Barat masih sendiri, kami nanti hubungkan Kalimantan Selatan ke Kalimantan Barat, untuk Kalimantan utara masih isolated tapi nanti sistem Kalimantan jadi satu, sehingga lebih mudah dan handal bangun pembangkit juga tidak terpaku bangun dimana," paparnya.

Dengan sistem kelistrikan yang sudah terhubung, pasokan listrik berasal lebih dari satu sumber, sehingga jika terjadi satu gangguan akan dipasok dari sumber lain.

"Pemadaman penyebabnya ada dua, gangguan dan pengerjaan, gimana cara salah satu terjadi bisa dimitigasi supaya tidak padam," tuturnya.