Ibu Kota Pindah, Gedung BUMN di Jakarta Bakal Disewakan ke Swasta Hingga UMKM
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan mengkonsolidasikan aset gedung milik perusahaan BUMN yang tidak terpakai untuk disewakan kepada swasta hingga pelaku UMKM. Menyusul, bakal beralihnya kantor kementerian/lembaga hingga BUMN ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.
"Kita akan konsolidasikan aset-aset (BUMN) yang tidak dipakai dengan swasta bisa dengan melupakan small medium enterprise (UMKM)," kata Erick di Hotel Sari Pasific Jakarta Pusat, Kamis (10/11).
Erick menyampaikan, rencana usaha penyewaan gedung milik BUMN yang tidak terpakai tersebut dapat dijadikan sumber pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Kegiatan penyewaan gedung juga dapat mengurangi beban atas tagihan listrik hingga pajak yang ditanggung perusahaan milik negara.
"Karena gini dong, ngapain kita punya aset mangkrak, itu jadi liabilitas. Bayar listrik, bayar pajak ini kan jadi beban, lebih baik aset ini dijadikan pertumbuhan ekonomi baru," ujarnya.
Erick menyatakan, sejumlah aset gedung milik BUMN yang berpotensi disewakan ke pihak swasta banyak tersebar di area sekitar Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Nantinya sejumlah aset gedung milik BUMN tersebut akan dikonsolidasikan dibawah naungan Properti Fund.
"Jadi, konsepnya kita akan konsolidasikan aset-aset yang tidak dipakai di bawah Properti Fund. Disitu di kawasan Monas yang dulunya dilarang untuk perumahan, perkantoran, tapi kan nanti kosong orang semua nanti menterinya pindah disitu (IKN)," tutupnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menawarkan peluang investasi penyewaan gedung milik kementerian/lembaga (K/L) pemerintah di DKI Jakarta. Penyewaan ini dilakukan karena banyaknya kantor milik K/L yang menganggur setelah kantor pemerintahan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
"Nanti dalam rangka IKN, kalau perpindahan terjadi tentu akan ada aset-aset (K/L) yang idle (menganggur) di Jakarta," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silabandalam acara LMAN Investor Gathering 2022 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (27/10).
Meski begitu, Rio belum bersedia membagikan informasi lebih detail terkait daftar kantor milik K/L di Jakarta yang akan disewakan ke pihak swasta. Dirinya menyebut, tawaran penyewaan gedung tersebut masih dibahas lebih lanjut bersama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk optimalisasi aset.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
26 UMKM Binaan BUMN Semen Pamer Produk di Perayaan Natal BUMN, Ini Daftarnya
Erick Thohir menyebut, pelaku UMKM di Indonesia sangat membutuhkan pendampingan untuk mengembangkan usahanya.
Baca SelengkapnyaTernyata 70 Persen Gedung di Kota Tua Jakarta Milik Perusahaan BUMN, Bakal Ada Alih Kelola?
Erick berkelakar, jika BUMN diminta mengelola Kota Tua seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), hal itu patut dipertimbangkan.
Baca SelengkapnyaMenteri 'Ujung Tombak' Jokowi Kompak Kenakan Busana Hitam saat Nyoblos, Ada Apa?
Sri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TNI Jelaskan Pembangunan Lahan Gudang Amunisi Kodam Jaya, Dimulai Tahun 1980 Sebelum Ada Perumahan Warga
TNI bakal mengevaluasi salah satunya dengan merelokasi laham Gudmurad setelah insiden tersebut.Ada Perumahan Warga
Baca SelengkapnyaPertamina Dukung Mudik Asyik Bersama BUMN 2024
Pertamina mendukung Kementerian BUMN yang menggelar kegiatan mudik asyik bersama BUMN 2024.
Baca SelengkapnyaTersisa 6 Bulan, Begini Rupa Pembangunan IKN Nusantara yang Bakal Gelar HUT RI Ke-79
Tampak beberapa gedung inti pemerintahan yang kian menunjukkan bentuknya.
Baca SelengkapnyaErick Thohir Resmi Bubarkan 7 Perusahaan BUMN, Begini Nasib Karyawannya
Pembubaran 7 perusahaan BUMN merupakan bagian dari program transformasi yang diusung sejak 2019 lalu.
Baca SelengkapnyaErick Thohir Resmi Bubarkan Tujuh Perusahaan BUMN, Ini Daftar Lengkapnya
Pembubaran terhadap tujuh perusahaan BUMN tersebut lantaran secara bisnis sudah tidak mampu lagi bersaing.
Baca SelengkapnyaErick Thohir Minta Suntikan Dana Rp44 Triliun di 2025, Diberika kepada 16 Perusahaan BUMN
Usulan Penyertaan Modal Negara ini untuk menjamin keberlanjutan program yang digarap perusahaan BUMN.
Baca Selengkapnya