Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bercerita tingkat okupansi atau keterisian kamar hotel di Malang, Jawa Timur, penuh pada saat libur hari Raya Imlek 2023. Hal ini membuat dirinya cukup kesulitan untuk memperpanjang waktu menginap di hotel tempatnya menginap.

"Kita lihat hari ini liburan sama besok gong xi fa cai, hotel yang tempat saya tinggalin ini sudah penuh. Kalau saya mau perpanjang tidak bisa bu, ibu pulang saja ke Jakarta soalnya besok sudah ada yang nempatin," kata Sri Mulyani dalam dalam Seminar Ekonomi Nasional GP Ansor di Kabupaten Malang, Jawa Timur, ditulis Senin (23/1).

Sri Mulyani mengatakan, penuhnya tingkat okupansi hotel di Malang saat libur hari raya Imlek 2023 mengindikasikan pemulihan ekonomi nasional masih terjaga pasca terdampak pandemi Covid-19. Hal ini tak lepas dari terkendalinya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Sehingga kegiatan ekonomi bergerak kembali karena adanya aktivitas dari masyarakat," ucapnya.

Untuk mempertahankan tren pemulihan ekonomi nasional di 2023, pemerintah terus berupaya mendorong sisi konsumsi dan menguatkan daya beli masyarakat. Antara lain dengan mengalokasikan anggaran perlindungan sosial mencapai Rp476 triliun di APBN 2023.

"Makanya di APBN (2023) masyarakat yang paling lemah 20-40 persen kita bantu pakai PKH, Sembako, anaknya dapat uang kuliah, uang beasiswa, dan berbagai bantuan kepada masyarakat paling rentan," ucap Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta anggaran sektor perlindungan sosial senilai Rp476 triliun yang bersumber dari APBN Tahun 2023 untuk tidak di korupsi. Permintaan itu disampaikan langsung oleh Sri Mulyani kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini saat meninjau pelaksanaan Program Penanganan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (20/1).

"Semoga anggaran dari perlindungan sosial yang sudah dialokasikan di APBN benar-benar bisa dirasakan manfaatnya kepada mereka yang membutuhkan dan tidak di korupsi ya bu (Risma)," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menekankan, penggunaan uang negara dalam sektor perlindungan sosial harus dimanfaatkan secara optimal untuk menekan angka kemiskinan. Antara lain dengan turut memberdayakan kelompok masyarakat difabel untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi.

"Anggaran dari bantuan sosial pemerintah itu dipakai untuk betul-betul membantu langsung target kepada yang memang membutuhkan, bahkan bisa memberdayakan," ucap Sri Mulyani.