Merdeka.com - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Raja Sapta Oktohari meminta agar pemerintah tidak cepat-cepat menaikkan upah buruh.

"Kalau saya lihat, pemerintah jangan terlalu cepat buat keputusan. Kita ini masih banyak banget permasalahan, masih ada beban berat. Tolong jangan ditambah-tambah lagi," kata Okto saat ditemui di Kongres Diaspora Indonesia II, Jakarta, Senin (19/8).

Diakuinya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyejahterakan buruh. Namun, bukan berarti harus menggunakan cara yang membebani pelaku usaha.

"Kita tahu inflasi masih tinggi, bunga bank akan naik, akan jatuh tempo hutang luar negeri. Kurs rupiah mencapai Rp 10.500 per USD. Nanti itu semua akan mengganggu stabilitas dunia usaha," lanjutnya.

Menurutnya, pengusaha dan buruh sama-sama menanggung beban perekonomian yang berat. Untuk itu, ia berharap agar kedua belah saling menahan diri dengan tidak memaksakan tuntutan. "Kami minta semua pihak sama-sama menahan diri," katanya.

Terpisah, ketua umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Nining Elitos menegaskan pihaknya sudah mematok kenaikan upah buruh tahun depan minimal 50 persen. Dia menolak usulan menperin mengenai formula kenaikan upah minimum buruh yang didasarkan pada angka inflasi ditambah sekian persen sesuai Komponen Hidup Layak (KHL). "Jika formula itu diterapkan, kenaikan paling mentok hanya 20 persen."