Merdeka.com - Kementerian Perindustrian mencatat nilai investasi sektor industri hingga September 2019 mencapai Rp147,3 triliun. Secara kumulatif hingga 2015 sampai dengan 2019 nilai investasi di sektor industri mencapai sebesar Rp1.216,2 triliun.

"Januari sampai September 2019 penambahan nilai investasi Rp147,3 triliun," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam paparannya, di Kantornya, Jakarta, Senin (6/1).

Agus menjelaskan, dari total investasi tersebut industri makanan dan minuman menjadi terbesar, yakni mencapai Rp41,43 triliun. Kemudian disusul oleh industri logam dasar, barang logam, bukan meson dan peralatannya mencapai Rp37,61 triliun.

Selain itu, industri kimia dan farmasi tercatat menerima investasi sebesar Rp22,10 triliun, industri edaran bermotor dan alat transportasi lain sebesar Rp8,39 triliun dan industri kertas dan percetakan mencapai Rp8,22 triliun.

Dengan melihat kondisi tersebut, Kementerian Perindustrian pun memproyeksikan pada tahun ini atau 2020 investasi sektor industri dapat tumbuh mencapai sebesar Rp307 triliun. Sehingga secara kumulatif sejak 2015 hingga 2020 akan mencapai Rp1.564,7 triliun.

"Diperkirakan 2020 investor masih risk averse dalam menyikapi kondisi global," jelasnya.

Upah per Jam

Ketua umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta (HIPPI) Sarman Simanjorang mendukung langkah pemerintah untuk mengubah sistem pengupahan pemberian gaji bulanan menjadi upah per jam. Menurutnya, langkah tersebut dapat memberikan peningkatan produktivitas bagi pengusaha dan dunia industri.

"Bagi pengusaha dan dunia Industri sejauh format pengupahan itu mengarah ke peningkatan produktivitas prinsip setuju," katanya kepada merdeka.com, Kamis (26/12).

Dia menyebut skema pengupahan per jam sangat dibutuhkan bagi tenaga kerja yang memiliki produktivitas dan kompetensi yang tinggi. Apalagi kebijakan ini dapat didukung dengan aturan yang ketat, terbuka dan transparan.

"Karena dengan format ini para pekerja dituntut untuk meningkatkan produktivitasnya masing masing," imbuh dia.

Hanya saja, dia menekankan rencana tersebut harus terlebih dahulu didiskusikan lebih komprehensif dengan semua stakeholder. Sehingga tidak menjadi polemik yang berkepanjangan dan berujung kepada ketidakpastian.