Hingga Juli, pemerintah hadapi tuntutan hukum senilai Rp 8,2 T
Merdeka.com - Hingga Juli 2013, sebanyak 20 kementerian atau lembaga menghadapi sekitar 160 gugatan hukum. Itu berpotensi menimbulkan pengeluaran negara untuk ganti rugi sebesar Rp 8,2 triliun, USD 45,5 juta, € 54,9 ribu, Bs 11.500.
Dari 160 gugatan hukum itu, 19 perkara masih berproses di pengadilan tingkat pertama, 26 perkara di tingkat banding. Kemudian, 17 perkara di tingkat kasasi dan 15 perkara di tingkat Peninjauan Kembali (PK).
Pemerintah hanya akan membayar tuntutan ganti-rugi yang sudah inkracht. Untuk itu, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran Rp 4 triliun pada tahun depan.
"Tuntutan hukum berupa gugatan perdata dan tata usaha negara dapat menimbulkan risiko fiskal berupa pengeluaran negara, hilangnya kepemilikan aset tanah dan bangunan karena kepemilikannya dipersengketakan dan hilangnya potensi penerimaan negara," isi dokumen nota keuangan dan Rancangan APBN 2014 yang diperoleh Merdeka.com, Jumat (16/8).
Dalam dokumen itu, pemerintah menyebut hanya akan membayar ganti rugi atas keputusan yang telah ditetapkan pengadilan atau inkracht. Hingga Juli lalu, putusan ganti rugi yang inkracht nilainya mencapai Rp 1,7 triliun, USD 172,6 juta, dan MYR 1,5 juta. "Pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah inkracht diupayakan melalui anggaran masing-masing kementerian atau lembaga."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga
Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca SelengkapnyaPecat Karyawan yang Tak Ingin Pensiun, Perusahaan Ini Malah Wajib Bayar Ganti Rugi Rp1,6 Miliar
Perusahaan di Amerika Serikat diwajibkan membayar gaji dan ganti rugi kepada mantan karyawannya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaBagi-Bagi Bantuan Pangan di Tangsel, Jokowi Sebut Harga Beras Naik karena Perubahan Iklim
Jokowi menyebut, perubahan iklim membuat gagal panen.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaTambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaUang Lauk Pauk Prajurit TNI Sudah Naik per 1 Januari 2024, Segini Besarannya
Kepastian kenaikan tunjangan uang lauk pauk prajurit itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnya110 Juta Bidang Tanah Terdaftar Era Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Kita Diberkahi Presiden Gesit
Masyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut, sebab surat tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah.
Baca Selengkapnya