Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkap strategi agar Indonesia bisa terbebas dari tanggungan subsidi LPG Rp70 triliun. Menurutnya, solusi untuk menghilangkan subsidi LPG tersebut adalah dengan mendorong proyek hilirisasi batubara menjadi Dimetil Eter (DME) atau gasifikasi batubara.

"LPG kita ini yang namanya subsidi sampai Rp70 triliun. Apa solusinya kita mempunyai batubara yang nantinya tidak terpakai lagi untuk green energi. Ini harus diproses untuk gasifikasi apakah itu metanol," tuturnya dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2022, Selasa (22/3).

Dia menjelaskan, jumlah perusahaan DME yang diperlukan untuk menutup biaya subsidi LPG tersebut sekitar 8 sampai 10 unit, dengan eatimasi 1 pabrik DME menyumbang Rp 7 triliun. "Artinya, kita memerlukan delapan sampai sepuluh pabrik gasifikasi batubara untuk DME," tekannya.

Untuk mempercepat implementasi, Erick meminta peran aktif swasta dalam mengembangkan mendorong pembangunan pabrik DME di Indonesia. Dengan demikian, ketergantungan Indonesia untuk impor LPG bisa segera diatasi.

"Tidak hanya BUMN, tapi kita mengharapkan juga perusahaan batu bara swasta mulai meng-switch kepada DME. Sehingga ketergantungan kita terhadap LPG negara lain bisa kita reduce," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menghadiri groundbreaking proyek Hilirisasi Batubara menjadi Dimetil Eter (DME) di Kawasan Industri Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1). Proyek tersebut sebagai salah satu upaya Indonesia dalam menekan ketergantungan LPG impor.

"Saya sudah berkali-kali menyampaikan mengenai hilirisasi, industrialisasi, pentingnya mengurangi impor, ini sudah 6 tahun yang lalu saya perintah. Tetapi Alhamdulillah hari ini meskipun dalam jangka yang panjang belum bisa dimulai, Alhamdulillah hari ini bisa kita mulai groundbreaking proyek hilirisasi batubara menjadi DME," ujarnya.

Presiden Jokowi mengatakan, impor LPG Indonesia sangat besar yaitu sekitar Rp80 triliun dari total kebutuhan Rp100 triliun. Angka ini pun mendapat subsidi dari pemerintah agar terjangkau bagi masyarakat.

"Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara Rp60 hingga Rp70 triliun," katanya.