Merdeka.com - Pemerintah memiliki mimpi membangun kawasan strategis di Selat Sunda. Kawasan yang berada di dua pulau besar yakni Jawa dan Sumatera yang akan dihubungkan dengan sebuah jembatan senilai Rp 225 triliun.

Jembatan yang terbentang dari Provinsi Lampung dan Provinsi Banten ini sepanjang 27,4 kilometer dan membelah Selat Sunda. Harapannya, persiapan pembangunan proyek ini dimulai tahun ini hingga dua tahun ke depan untuk studi kelayakan dan desain dasarnya. Targetnya, konstruksi awal sudah mulai dilakukan pada 2015 dan memakan waktu 10 tahun. Dengan demikian, jembatan ini baru bisa beroperasi pada 2025 mendatang.

Untuk merealisasikan mimpi tersebut, lahirlah Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2011 tentang Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) atau Jembatan Selat Sunda (JSS). Sesungguhnya, proses menuju pembangunan JSS sudah memasuki babak baru ketika Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyebut nama Artha Graha pimpinan pengusaha Tommy Winata sebagai partner atau rekanan pemerintah sebagai pemrakarsa yang juga akan melakukan studi kelayakan atau feasibility study (FS) megaproyek tersebut.

Tentu saja, Tommy Winata sebagai pihak ketiga, meminta penjaminan dari pemerintah untuk menjalankan proyek tersebut. Untuk urusan jaminan, sepenuhnya berada di bawah wewenang bendahara negara, Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Implementasi membangun mimpi tidak berjalan mulus. Alih-alih khawatir dan ingin lebih berhati-hati, Menteri Keuangan Agus Martowardojo berkeinginan mengubah Perpres No.86/2011 tersebut. Agus Marto lebih memilih agar pemerintah ikut terlibat dalam pendanaan study kelayakan JSS dan tidak sepenuhnya menyerahkan ke pihak swasta. Alasannya, pemerintah harus mengawal proyek ini sebagai bentuk kehati-hatian terhadap swasta.  

"Saya ingin kehati-hatian," ujar Agus Marto, Kamis (5/7) lalu. Dalam pandangannya, proyek dengan nilai yang sangat besar, jika tidak dilakukan dengan tidak hati-hati, akan menjadi bumerang dan berisiko pada penjaminan pemerintah dan dana APBN yang digunakan sebagai bentuk dukungan pemerintah. 

Agus Marto lebih percaya Kementerian Pekerjaan Umum menjadi leading sektor untuk study kelayakan yang menggandeng pihak swasta, dalam hal ini perusahaan milik Tommy Winata. Hingga saat ini, Kemenkeu belum memberikan lampu hijau terkait pengajuan penjaminan kepada pemerintah.

Pandangan berbeda disampaikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Pernyataan yang disampaikan Hatta menunjukkan ketidak kompakan antara Agus Marto dan besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini. 

Hatta secara tegas membantah jika ada pihak di dalam pemerintah yang ingin merevisi Perpres JSS. "Perpres sudah Perpres, kalau ada usulan direvisi yang akan kita bahas, tapi tidak boleh dilakukan sepihak. Ini negara bersama, tidak ada yang mengatakan harus begini atau begitu. Pemda didengar, Menteri PU, Menteri Perhubungan, Polhukam, anggota kan banyak, Menkeu juga. Jadi belum final, akan dibahas bersama," ucap Hatta.

Tarik menarik kepentingan pun terlihat. Agus Marto yang tidak ingin menyerahkan sepenuhnya studi kelayakan ke pihak swasta, dan di sudut lain Hatta Rajasa yang tetap ngotot agar study kelayakan dikerjakan swasta. Dalam pandangan Hatta, kemampuan pendanaan dan kualitas proyek yang dikerjakan swasta tidak perlu diragukan. 

"Tidak boleh dikatakan swasta yang mengerjakan itu jelek, jangan," ujar Hatta. Menurutnya, meskipun menyerahkan sepenuhnya ke pihak swasta, pemerintah tidak serta merta lepas tangan dan membiarkan swasta bekerja sendiri tanpa pengawasan. 

Dia menyebutkan akan ada badan yang memantau pekerjaan tersebut. Menurutnya, prinsip kehati-hatian tetap dikedepankan, tapi risiko tidak terlalu besar. Meskipun dikerjakan swasta, skema pendanaan tetap kerjasama pemerintah-swasta atau yang dikenal dengan public private partnership (PPP).

Tarik menarik kepentingan ini bisa berbuntut panjang. Mimpi membangun jembatan yang membelah Selat Sunda, bisa hanya menjadi mimpi belaka tanpa implementasi nyata. Deputi Menteri Koordinator Perekonomian bidang infrastruktur Lucky Eko Wuryanto sempat menyebut bahwa, dampak terbesarnya adalah ketidakjelasan nasib proyek ini. Dampak buruknya adalah, pengerjaan proyek terancam molor dari waktu yang sudah ditentukan. Perpres yang dinilai abu-abu, membuat nasib JSS menjadi kelabu.

Pengamat kebijakan publik Agung Pambagio pun angkat bicara melihat adanya tarik ulur kepentingan di internal pemerintah yang membuat kelanjutan nasib JSS tidak jelas. "Harus dijelaskan dulu, mau dibangun atau tidak. Jangan kongkalikong saja. Kita lihat, pemerintah tidak jelas mau bangun sama Tommy Winata atau siapa juga tidak jelas," singkat Agung.