Hatta: Masih ada pertentangan penyatuan zona waktu
Merdeka.com - Pemerintah masih berharap konsep penyatuan zona waktu dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Kementerian Koordinator Perekonomian masih terus melakukan sosialisasi ke kampus ataupun lembaga masyarakat untuk menyamakan pemikiran penyatuan zona waktu.
Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, mengakui hingga saat ini terdapat pertentangan dari masyarakat mengenai manfaat penyatuan zona waktu ini."Nah ini kan tidak baik kalau energi kita habis kalau menentang saja seperti itu, jadi perlu sosialisasi, pemahaman kenapa itu dilakukan," ujarnya di kantornya, Jakarta, Rabu (15/8).
Dia menegaskan tidak ingin terburu-buru kembali menetapkan waktu pelaksanaannya. "Saya belum bisa jawab apakah tahun ini atau tidaknya," katanya.
Sebelumnya, Komite Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia (KP3EI) menegaskan pemerintah sudah tidak berhasrat untuk melaksanakan penyatuan zona waktu di Indonesia. Sebelumnya, pemerintah telah membatalkan pelaksanaan zona waktu pada 28 Oktober tahun ini dan akan menggantinya di lain hari seusai kajian.
(mdk/arr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Harlah ke-101 NU, Gus Yahya Ingatkan Berbeda Pendapat Harus Tunduk Keputusan Organisasi
Gus Yahya mengingatkan, istigasah merupakan penanda tonggak perjuangan NU dalam mewujudkan kemaslahatan untuk semesta
Baca SelengkapnyaOtorita IKN Respons Kabar Sebut Suku Adat Diberi 7 Hari buat Pindah: Itu Hoaks, Enggak Ada!
Otorita IKN bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat sekitar.
Baca SelengkapnyaHilangkan Penat Setelah Seharian Melaksanakan Tugas dari Rakyat, Riza Herdavid Bupati Bangka Selatan Asyik Bermain Organ Tunggal
Momen Bupati Bangka Selatan tunjukan cara hilangkan penat usai melaksanakan tugas rakyat seharian.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaHati-Hati, Masyarakat Tak Lapor SPT Tahunan Bisa Kena Sanksi Masuk Penjara
Bagi Wajib Pajak yang terlambat melapor atau tidak melaporkan SPT Tahunan bisa dikenakan sanksi administratif hingga dipenjara.
Baca SelengkapnyaHarapan Petani Tembakau ke Presiden Terpilih: Jaga Keberlangsungan Mata Pencaharian Kami
Samukrah mengingatkan bahwa terdapat jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertembakauan.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Masih Ada 60 Izin Tambang Aktif di Lokasi IKN Nusantara
Hal yang menjadi sorotan utama OIKN adalah durasi perizinan pertambangan yang tidak bisa dihentikan begitu saja.
Baca SelengkapnyaSehari Setelah Dilantik, AHY Langsung Blusukan ke Manado Temui Warga untuk Berikan Sertifikat Tanah
Momen AHY blusukan ke Manado, satu hari setelah dilantik jadi Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaBansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnya