Merdeka.com - Pengembang properti, Real Estate Indonesia (REI) menyebutkan, harga rumah layak huni saat ini minimal Rp 115 juta per unit. Pengusaha properti menilai, harga tersebut sudah sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

"Harga tersebut sudah memperhitungkan rata-rata pendapatan masyarakat di negara ini. Harga tersebut sudah masuk akal," ujar Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Pembiayaan Perbankan Preadi Ekarto usai acara 'Proses Bisnis Industri Realestat' di Restoran Kopitiam, Jakarta, Rabu (5/3)

Dia menyebutkan, perhitungan harga itu berdasarkan penghasilan masyarakat dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, penghasilan masyarakat saat ini sekitar Rp 3,5 juta per bulan.

"Kalau penghasilannya Rp 3,5 juta per bulan dibagi empat, maka sangat cocok dengan harga itu (Rp 115 juta per unit). Harga itu juga ada buntutnya, seperti cicilannya dan uang mukanya berapa," jelas dia.

Tidak hanya harga rumah layak huni yang mengalami kenaikan harga, Zona Nilai Tanah (ZNT) juga mengalami kenaikan. Sebelumnya juga diberlakukan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah. Kenaikan ini dipastikan menambah ongkos pembuatan sertifikat tanah.

Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Pembiayaan Perbankan, Preadi Ekarto mengatakan pemberlakuan kenaikan ZNT nantinya akan lebih besar dibanding pengenaan NJOP tanah oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang nilainya mencapai ratusan juta.

"BPN sudah mengeluarkan ZNT, jumlahnya macam-macam tergantung lokasinya," kata Pareadi.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh masyarakat yang memiliki tanah dan ingin membuat serta menerbitkan sertifikat kepemilikan tanah.

"Jadi kalau orang mau bikin sertifikat tergantung nilai tanah. Per milnya berapa. Kalau dinaikkan, konsumen atau pembeli tanah yang bakal terkena imbasnya," jelas dia.