Merdeka.com - Kementerian Pertanian menaikkan harga pupuk subsidi pada tahun 2021. Alasannya, pemerintah kekurangan dana untuk subsidi pupuk senilai Rp7,307 triliun.

Berdasarkan rata-rata realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2014-2018 membutuhkan dana Rp32,584 triliun. Sementara dana yang dimiliki hanya Rp25,277 triliun.

"Rata-rata realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2014-2018 diperlukan anggaran Rp32,584 triliun sehingga kekurangan anggaran Rp7,307 triliun," kata Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, PT Pupuk Indonesia dan Himbara, di Ruang Sidang Komisi IV, Komplek DPR, Jakarta, Senin (18/1).

Demi menutupi kekurangan anggaran tersebut, pemerintah mencoba melakukan simulasi. Antara lain dengan menurunkan harga pokok penjualan (HPP) sebanyak 5 persen. Sehingga efisiensi yang didapat mencapai Rp 2,457 triliun. "Penurunan HPP 5 persen bisa efisiensi Rp 2,457 triliun," kara Edhy.

Pemerintah juga mengubah formula NPK menjadi 15:10:12 dari semula 15:15:15. Sehingga bisa menghemat dana hingga Rp 2,272 triliun.

Selain itu, pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi (HET) berbagai jenis pupuk dengan kisaran Rp300-Rp450 per kilogram. Adapun komposisinya antara lain, pupuk urea naik Rp450 per kilogram.

Pupuk jenis SP 36 nail Rp400 per kilogram. Sedangkan pupuk jenis ZA dan organik naik Rp300 per kilogram. Sehingga dari kenaikan HET ini, bisa menghemat sampai Rp2,57 triliun.

Diusulkan Petani

Edhy mengatakan kenaikan HET ini sudah dipertimbangkan. Sebab kenaikan tersebut juga diusulkan petani ke Kementerian Keuangan.

"Pertimbangan kenaikan HET sudah disampaikan karena ada penurunan anggaran Rp4,6 triliun, sebagai usulan petani ke Kementerian Keuangan," kata dia.

Sehingga dengan simulasi tersebut bisa menutup kebutuhan pupuk 2021 menjadi 9,123 juta ton.