Merdeka.com - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) merubah dua Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) yakni Permenpera No.4/2012 dan No.5/2012. Dua aturan tersebut diganti dengan menerbitkan Permenpera No.7/2012 dan No.8/2012. 

Poin perubahan mengenai pengadaan perumahaan dan petunjuk pelaksanaan perumahan melalui akad kredit atau pembiayaan ada beberapa perbedaan terutama mengenai harga maksimal rumah. Dalam Permenpera No 4 dan 5, batas maksimal harga rumah sejahtera  adalah untuk rumah tapak di Wilayah 1 (Jawa, Sumatra, Sulawesi kecuali Jabodetabek) harga jualnya adalah Rp 70 juta per unit. Sedangkan di Permenpera No 7 dan 8 harga jual ini naik menjadi Rp 88 juta per unit.

Untuk wilayah II yakni Kalimantan, Maluku, NTB, NTT, batas maksimal harga rumah sejahtera adalan naik dari Rp 70 juta per unit menjadi Rp 95 juta per unit. Untuk wilayah III yakni Papua dan Papua Barat, naik dari Rp 70 juta per unit menjadi Rp 145 juta per unitnya.  Sedangkan untuk wilayah Khusus yakni Jabodetabek, Batam dan Bali, naik dari Rp 70 juta per unit menjadi Rp 95 juta per unit.

Untuk rumah susun yang didalam UU Permenpera No 4 dan 5 batas harga jual maksimal Rp 144 juta per unit naik jadi Rp 216 juta per unit. Sedangkan untuk batas maksimal KPR-FLPP juga mengalami perubahan dalam, di mana KPR untuk rumah tapak Wilayah 1 yang tadi batas maksimalnya Rp 63 juta dirubah menjadi Rp 79,2 juta. 

Untuk Wilayah II dari Rp 63 juta menjadi Rp 85,5 juta. Wilayah III yang semula Rp 63 juta dirubah menjadi Rp 126,8 juta. Sedangkan untuk wilayah Khusus dari Rp 63 juta menjadi Rp 85,5 juta. Untuk batas minimal uang muka KPR hanya wilayah III yang mengalami perubahan yaitu dari 10 persen menjadi 12,5 persen. Sedangkan wilayah yang lain tetap 10 persen. Sedangkan rumah susun juga tetap yaitu 12,5 persen.