Merdeka.com - Pemerintah akan memberikan kompensasi yang besar pada masyarakat miskin akibat dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Maka dari itu diperlukan dana yang besar dan harus masuk dalam skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun ini.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, mencontohkan pada program beras miskin (raskin) pemerintah akan menambah besaran pemberian dari 3 kilogram menjadi 15 kilogram per keluarga. Atas rencana ini maka dia memperkirakan dibutuhkan penambahan dana sekitar Rp 6 triliun.

"(Dana) Raskin itu regulernya saja Rp 17 triliun, tiap keluarga miskin dapat 3 kg beras selama 3 bulan. Kalau ada program (kompensasi kenaikan BBM) seperti ini, kompensasi katakanlah 4 bulan dikali 15 kg jadi tambahan Rp 6 triliun lagi. Itu baru raskin, belum untuk Beasiswa Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat," jelasnya saat ditemui di Gedung Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4).

Agung menegaskan kenaikan harga BBM nantinya akan merata untuk seluruh golongan masyarakat dengan sistem satu harga jual. Konsekuensi dari kebijakan ini maka masyarakat kecil juga akan terkena dampak maka dari itulah dibutuhkan jaring pengaman.

"Selama ini ada 3 yaitu raskin, BSM, dan PKH nanti ditambah dengan BLSM. Semua dijumlah dan menjadi subject to pembahasan keuangan," tuturnya.

Agung berharap pihak DPR dapat menyetujui rencana kompensasi ini agar kenaikan harga BBM dapat segera terlaksana. Kenaikan harga BBM dibutuhkan untuk menjaga kesehatan fiskal negara dari risiko pembengkakan anggaran subsidi.