Merdeka.com - Pemerintah hingga kini belum menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite maupun Solar. Terbaru, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah masih menghitung kebutuhan subsidi BBM.

Namun demikian, efek dari rencana kenaikan harga BBM sudah terasa. Di mana, harga bahan pokok mulai naik di beberapa pasar.

Pengamat Ekonomi, Ryan Kiryanto menyampaikan bahwa kondisi itu merupakan imbas psikologis dari rencana kenaikan BBM subsidi yang digembar-gemborkan pemerintah. Harga BBM belum naik, tapi harga perdagangan dan jasa telah menyesuaikan lebih dulu.

"Kata 'akan naik' itu dipersepsikan naik, itu efek psikologis. Tadi betul, rational expectation akan naik harganya," kata dia dalam diskusi bertajuk 'Kenaikan Harga BBM versus Stabilitas Makro Ekonomi', Kamis (1/9).

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menyarankan, jika pemerintah belum menghasilkan keputusan final soal kenaikan harga BBM, lebih baik jangan diumumkan dulu ke masyarakat.

"Harusnya jangan dulu disampaikan ke publik kalau belum jelas (kepastian harga BBM subsidi)," kata dia dalam diskusi bertajuk 'Kenaikan Harga BBM versus Stabilitas Makro Ekonomi', Kamis (1/9).

Menurutnya, kebingungan pemerintah tercermin dari dua pilihan. Pertama, mengenai upaya menjaga daya beli masyarakat ditengah tantangan termasuk rencana kenaikan BBM Subsidi. Kedua, beban subsidi terhadap APBN imbas dari kenaikan harga minyak dunia.

"Pemerintah dalam posisi sulit sebetulnya. Ingin naik, tapi dari aspek daya beli nanti malah memukul daya beli. Kalau BBM naik biasanya merembetnya ke lain-lain," bebernya.

Pemerintah Diminta Tahan Harga Pertalite

Ekonom INDEF, Nurul Huda meminta pemerintah tetap menjaga harga BBM jenis Pertalite seperti sekarang yakni Rp 7.650 per liter. Meskipun dengan harga segitu pemerintah harus membayar kompensasi dan subsidi sebesar Rp 6.300 per liternya.

"Hemat saya, walaupun beban subsidi BBM cukup berat, saat ini sangat perlu untuk menjaga harga Pertalite," kata Huda kepada merdeka.com, Jakarta, Kamis (1/9).

Huda menilai kenaikan harga Pertalite bisa mengganggu tren pemulihan ekonomi nasional. Bahkan bisa menambah angka kemiskinan yang sudah turun di masa pandemi ini. "Kalau harga Pertalite naik, bisa berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi kita yang tengah membaik. Dampak lainnya bisa menyebabkan kemiskinan meningkat," kata dia.

Dia menuturkan setiap negara memang memiliki kewenangan dalam memberikan kompensasi atau subsidi energi ke masyarakat. Tujuannya agar belanja pemerintah bisa mendorong kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya jika harga BBM dilepas ke pasar, masyarakat akan menghadapi ketidakpastian akibat fluktuasi harga minyak dunia. Ini berpotensi mendorong masyarakat terjebak dalam kemiskinan.

"Ketika harga tinggi seperti ini banyak masyarakat yang tadinya belum miskin, akan menjadi miskin. Maka menjaga daya beli dan menahan inflasi merupakan salah satu tugas dari pemerintah," katanya.