Merdeka.com - Rencana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ‎sebagai direksi atau komisaris PT Pertamina (Persero) masih menuai pro dan kontra. Bahkan, pemerintah diingatkan untuk mengikuti proses sesuai peraturan yang berlaku saat ini.

Direktur Eksekutif KJI, Ahmad Redi mengatakan, daam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003‎ telah menyebutkan syarat penunjukan direksi dan komisaris perusahaan BUMN, pertama adalah tidak terlibat dalam pengurusan partai politik, hal ini untuk menghindari potensi konflik kepentingan.

‎"Kalau baca penjelasan adanya potensi konflik kepentingan. Beliau terafiliasi kuat sama partai politik, Pak Ahok besarnya dari partai politik, di Bangka Belitung beliau dibesarkan partai politik, di Jakarta dibesarkan partai politik," kata Redi dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis (21/11).

Selain itu, syarat untuk menjadi anggota direksi harus mempertimbangkan keahlian yang dimiliki, berikutnya adalah memiliki rekam jejak integritas yang baik.

"Pak Ahok ada kasus Sumber Waras, kasus Simpang Susun Semanggi, integritas lain penistaan agama, suka tidak suka mau tidak mau Pak Ahok punya cacat integritas masalah penistaan agama," ujarnya.

Pemimpin Harus Punya Pengalaman

Menurut Redi, pemimpin perusahaan BUMN harus tegas, juga memiliki pengalaman sesuai dengan sektor yang dipimpin dalam menjalankan perusahaan BUMN.

"Baku uji berikutnya tegas keras, tapi ini kasar model kepemimpinan ini sebagian orang pemimpin revolusioner," tandasnya.