Merdeka.com - Pemerintah saat ini tengah fokus dalam melakukan pembangunan berbasis teknologi. Salah satu wujudnya melalui pembentukan konsep industri 4.0. Pembangunan konsep teknologi sebetulnya sudah lama dicetuskan sejak era Presiden BJ Habibie.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr Joy Tulung, mengatakan Habibienomic merupakan salah satu warisan konsep ekonomi berbasis teknologi dari BJ Habibie.

"Konsep Habibienomics, diperkenalkan pertama kali oleh ekonom Kwik Kian Gie tahun 1993 pada sebuah tulisan atau opini yang dimuat di salah satu surat kabar nasional yang merupakan pemikiran dari BJ Habibie," kata Joy seperti dikutip dari Antara di Manado, Kamis (12/9).

Joy menambahkan pemikiran Habibie mengenai strategi industrialisasi yang pada intinya adalah membangun perekonomian Indonesia berbasis teknologi. "Juga yang berfokus pada competitive advantage, oleh karena itu harus adanya penguasaan teknologi tinggi dalam industri ke depannya," ujarnya.

Habibienomic sebetulnya sebuah aliran pemikiran yang penting dan relevan untuk diterapkan saat ini dan juga mendatang. Konsep Habibienomic juga, menurutnya, bermakna mengembalikan kedaulatan ekonomi Indonesia.

Dia berpendapat, pemerintahan saat ini dan mendatang mesti memikirkan kembali konsep Habibienomic ala BJ Habibie ini. Setiap produk yang dihasilkan rakyat harus bernilai tambah dan memberikan tambahan kesejahteraan bagi mereka, terutama teknologi untuk industri pangan dan energi terbarukan.

Pesan BJ Habibie: Bangun Konektivitas Antar Pulau via Udara

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, turut berduka atas kepergian Presiden Republik Indonesia (RI) ke-3 BJ Habibie. Menteri Bambang mengaku, BJ Habibie merupakan sosok negarawan yang sangat demokratis.

"Terakhir bertemu di rumah Beliau waktu puasa tahun ini," tuturnya kepada Liputan6.com, Rabu (11/9).

Menteri Bambang melanjutkan, sebagai Kepala Bappenas, dirinya tidak akan pernah lupa pesan BJ Habibie untuk bagaimana memajukan industri agar bisa unggul di negeri sendiri.

Kata dia, insinyur penerbangan kebanggaan Indonesia itu juga turut berpesan untuk selalu mengutamakan pentingnya konektivitas di sektor perhubungan udara.

"Beliau berpesan agar Indonesia selalu prioritaskan industri bernilai tambah tinggi dan berbasis teknologi, serta membangun konektivitas antar pulau via udara," ujarnya.

"Jadi BJ Habibie merupakan sosok sebagai negarawan yang demokratis dari seorang guru yang ngemong muridnya," lanjut dia.

Turunkan Rupiah Usai Krisis 1998, dari Rp12.000 Menjadi Rp6.500 per USD

Presiden ke-3 Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie atau BJ Habibie meninggal meninggal dunia pukul 18.05 WIB, Rabu 11 September 2019. Habibie dirawat di RSPAD sejak 1 September lalu.Berbagai prestasi dan kebijakan ditorehkan BJ Habibie semasa hidup. Salah satu yang sulit dilupakan yaitu saat BJ Habibie bisa mengendalikan nilai tukar Rupiah ketika Indonesia dilanda krisis moneter.Pada tahun 1998, nilai tukar Rupiah tercatat nyaris menyentuh Rp15.000 per USD. Pada Januari 1998, Rupiah sempat menyentuh Rp14.800 per USD 1, dan paling parah pernah terjadi pada Juni 1998, di mana USD 1 senilai Rp16.800.Namun, nilai tukar Rupiah pada era tersebut mampu dikendalikan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Dia berhasil menekan Rupiah dari belasan ribu hingga berada di bawah Rp7.000 jelang akhir masa pemerintahannya.Habibie yang diangkat menjadi presiden setelah Soeharto memutuskan mundur dari jabatannya berusaha keras agar Rupiah tak terus melemah. Berbagai cara dia lakukan agar Rupiah kembali menguat dengan segala cara.Selain mengalami tekanan dari dalam negeri, Habibie juga harus berhadapan dengan intervensi ekonomi yang dipaksakan International Monetary Fund (IMF). Lembaga moneter ini memaksa Indonesia agar menghapus kebijakan subsidi, terutama BBM dan TDL. Namun, hal itu ditolak Habibie.Ketika itu, Habibie mempertahankan agar harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh rakyat yang terpuruk akibat krisis. Harga Premium saat itu dipatok Rp1.000, dan Solar Rp550. Keputusan ini mendapatkan kritik tajam dari IMF.