Merdeka.com - Menteri Perindustrian MS Hidayat meyakini langkah PT Newmont Nusa Tenggara menggugat pemerintah Republik Indonesia ke Badan Arbitrase Internasional sebagai kesalahan.

Sebab, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu masih terbuka peluang mengekspor konsentrat seandainya sabar menunggu hasil perundingan antara tim pemerintah dengan PT Freeport Indonesia.

Hidayat mengingatkan, Newmont terhambat ekspornya karena mereka memilih 'nebeng' pasokan ke smelter milik Freeport, yang juga belum jelas masa depannya.

"Penyelesaiannya Newmont, itu tergantung penyelesaiannya kita dengan Freeport. Karena dia ikut masalah penggunaan smelter, itu mengikuti program Freeport. Jadi dia semestinya menunggu," ujarnya sebelum mengikuti rapat koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia, di Gedung Radius Prawiro, Kantor Pusat BI, Jakarta, Jumat (4/7).

Menperin menilai surat pemberitahuan Newmont, bahwa mereka menggugat ke badan arbitrase, sekaligus menginginkan negosiasi kontrak karya tetap berjalan adalah bentuk ketidaksabaran.

Dia optimis pemerintah punya posisi kuat untuk menghadapi gugatan Newmont, sebab proses negosiasi sebetulnya masih berjalan sesuai aturan. Justru, ketika tambang di Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat, tersebut masih dalam proses sidang gugatan, pengeluaran izin ekspor mereka semakin terhambat.

"Kalau dia enggak sabar, ya risiko dia. Ya dia enggak bisa ekspor lagi," kata Hidayat.

Ditemui terpisah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar optimis gugatan tambang asal Amerika Serikat itu tidak akan diterima panel arbitrase. Alasannya, ada preseden negara lain mengubah skema kontrak investasi jangka panjang, ketika muncul produk undang-undang yang punya ketentuan berbeda.

Untuk diketahui, larangan ekspor mineral mentah keluar setelah DPR mengesahkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Bila ngotot tak mau membangun smelter, maka perusahaan asing harus dikenai bea keluar 25 persen.

"Kami tahu persis bukan hanya kita menjalankan tentunya seluruh amanat Undang-undang sesuai keputusan yang sudah ada dan diberlakukan itu. Jadi tidak ada case untuk dibawa ke sana. Kalau bangsa sebesar ini enggak yakin (menang), ngapain saja," kata Mahendra.

Dalam keterangan pers sebelumnya, Newmont mengaku terpaksa mengadukan pemerintah Indonesia karena merasa pelarangan ekspor konsentrat pada awal 2014 lalu tidak sesuai klausul Kontrak Karya dan perjanjian investasi bilateral antara Indonesia dan Belanda, yang jadi acuan operasional tambang asing ini.