Gubernur Riau minta regulasi lahan gambut tak ganggu industri kertas
Merdeka.com - Industri kertas asal Riau mampu menembus pasar global sehingga dinilai menjadi kebanggaan nasional. Untuk itu, Pemerintahan Provinsi Riau bertekad, industri tersebut akan tetap dijaga dan dijamin kelangsungan usahanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Riau ekspor kayu dan bubur kayu dari Riau sepanjang Januari-April 2017 mencapai US$385,92 juta. Kontribusi ekspor kayu dan bubur kayu cukup signifikan terhadap total ekspor nonmigas di Riau.
Gubernur Riau Arsyajduliandi Rachman mengatakan, polemik mengenai Peraturan Pemerintah tentang gambut seharusnya tidak memengaruhi industri kertas, pulp dan hutan tanaman industri di Riau.
“Tidak ada masalah, kementerian terkait sudah memikirkan hal itu. Kami menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Yang jelas industri kertas Riau ini kebanggaan daerah dan nasional,” ujar Andi, sapaan akrabnya Selasa (20/6) di Pekanbaru.
Menurut Andi, hingga saat ini industri pulp dan kertas di Riau mendapat perhatian dari pemerintah pusat, sebab sektor tersebut menyumbang devisa melalui ekspor ke berbagai negara.
"Arab Saudi juga bangga bahwa kebutuhan umat Islam di dunia yaitu kertas Alquran menggunakan bahan baku dari Riau," kata Andi.
Saat kunjungan ke Kabupaten Pelalawan pada Minggu (18/6) lalu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan pasokan bahan baku bagi industri kertas di Riau harus dijamin pasokannya.
Itu dilakukan untuk memberikan kepastian usaha bagi sektor terkait. Enggar menyebutkan, kehadiran PP No 57/2016 tentang Perlindungan Gambut, dikhawatirkan akan berdampak pada sektor hutan tanaman industri (HTI) di Riau serta industri pulp dan paper.
"Semua komoditi yang produksi di sini, pasti diproduksi. Dan kami akan jaga ketersediaan bahan baku itu, pemerintah pasti akan jaga ketersediaan bahan baku," kata Enggar.
Menurut Enggar, kebijakan PP tentang perlindungan gambut diharapkan tidak mengganggu bisnis yang sudah ada. Karena jika itu terjadi, dikhawatirkan akan berdampak pada neraca perdagangan dan mengganggu kinerja ekspor industri di tanah air.
"Kalau sampai perusahaan besar seperti ini kesulitan bahan baku, saya juga yang pusing karena ekspor kita terganggu," kata Enggar.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Lusa, Presiden Jokowi Resmikan Pabrik Bahan Peledak di Kalimantan Timur
Pabrik ini mampu memproduksi sekitar 75 ribu ton bahan peledak setiap tahunnya.
Baca SelengkapnyaCurhat Pengusaha Minuman Ringan Makin Terpuruk: Kondisi Industri Ini Sangat Menyedihkan
Selama masa pandemi pada 2020-2021 merupakan masa-masa sulit bagi industri minuman di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaRiau Siaga Darurat Karhutla, Jenderal Bintang 2 Ini Perintahkan Anak Buah Gencar Patroli: Jangan Kasih Kendor
"Jangan kasih kendor bagi pelaku-pelaku kebakaran lahan baik perorangan maupun perusahaan," kata Kapolda Riau.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Barisan Pemuda Riau Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo-Gibran
Pemuda memiliki peran penting pembangunan bangsa dan negara
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Alasan Pemerintah Setop Impor Jagung untuk Pakan Ternak
Arief menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah mengutamakan produksi dalam negeri, terutama menjelang panen raya jagung.
Baca SelengkapnyaPetani Ditangkap Usai Bakar Satu Hektare Lahan Kebun Sawit di Riau
Polisi menyita barang bukti berupa tiga batang kayu bekas terbakar dan satu mancis.
Baca SelengkapnyaPelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini
Mendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.
Baca SelengkapnyaRugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan
Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaUntung Rugi Pemerintah Guyur Diskon Industri Motor dan Mobil Listrik
Pemberian insentif bertujuan meningkatkan hingga mempercepat produksi dan penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri.
Baca Selengkapnya