Merdeka.com - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, mengungkapkan potensi kemaritiman di Batam mampu menopang perekonomian nasional. Batam kini hanya memerlukan aturan hukum dan permodalan untuk mengoptimalkan potensi kemaritimannya.

"Batam punya potensi pengembangan maritim yang luar biasa. Dari mulai kelautan, perikanan, pelayaran bahkan pertahanan. Di sini kita sudah bisa bikin kapal perang," katanya di Hotel Radisson, Batam, Jumat (12/8).

Dia melanjutkan bahwa potensi perdagangan dari laut Batam juga sangat besar. Di mana setidaknya 17.000 kapal melewati Selat Malaka setiap tahunnya.

Namun sayangnya, potensi ini justru Singapura yang mengambil keuntungan. "Potensi Malaka itu dimanfaatkan negara tetangga. Waktu krisis ekonomi, Singapura bangun infrastruktur habis-habisan dan hasilnya bisa kita lihat sekarang. Harusnya kita bisa seperti itu juga. Jangan kalah dengan Singapura," ucapnya.

Selain itu, di sektor pariwisata, ada Anambas dan Natuna. Kalau ini dapat dikembangkan, Nurdin yakin dua daerah itu dapat mengalahkan Hawaii.

"Ada Anambas dan Natuna. Kalau ini bisa dikembangkan, dapat mengalahkan Hawaii," ujarnya.

Nurdin pun mengingatkan bahwa permasalahan sektor maritim dan pariwisata di Batam butuh campur tangan beberapa pemangku kebijakan. Dia mencontohkan, dalam hal permodalan, dibutuhkan suku bunga rendah dari pihak perbankan.

"Kita jangan kalah saing pak dengan negara tetangga. Singapura bunga usaha sangat rendah itu yang bikin pelabuhan mereka bisnisnya cepat berkembang. Kenapa saya tahu, karena saya pengusaha juga," katanya.

Nurdin menambahkan, pemerintah juga diminta kompak dalam menghasilkan suatu kebijakan. Sebab, investor sangat bergantung pada stabilitas dalam negeri.

"Kita perlu kebijakan yang berkesinambungan pak. Sekarang antara kementerian-kementerian kebijakannya belum kompak. Orang kalau urus izin jadi kelamaan, wait and see. Karena kelamaan menunggu banyak calon investor yang akhirnya kabur. Padahal, bukan hal yang gampang meyakinkan orang untuk mau datang investasi ke Indonesia. Tapi setelah mau, ternyata kebijakannya belum mendukung.Ini perlu komitmen bersama selanjutnya harus konsisten," tutupnya.