Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dikeluarkan pemerintah masih bersifat diskriminatif terhadap sektor swasta. Hal itu tercermin dari alokasi anggaran yang difokuskan kepada dunia usaha baik UMKM dan BUMN saja.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, Gita Wirjawan, mengatakan pemerintah harusnya tak pandang bulu dalam pemulihan ekonomi. Mengingat dampak dari Covid-19 menghantam kalangan manapun, termasuk pengusaha swasta yang selama ini berperan penting dalam mendorong roda ekonomi Indonesia.

"Penyikapan pemerintah cukup kelihatan diskriminatif terhadap dunia usaha (non UMKM dan BUMN) yang mana mereka selama ini sudah banyak membantu dalam perputaran roda ekonomi Indonesia," kata dia dalam keterangannya, Rabu (20/5).

Dia mengatakan sikap Covid-19 yang sangat non-diskriminatif ini justru harus ditanggulangi dengan reaksi ataupun policy response yang semestinya non-diskriminatif dan inklusif. Sebab, kata dia, ini bukan semata hanya untuk kepentingan survival, tapi yang lebih penting lagi adalah untuk bisa lebih bersaing di kemudian hari.

"Sangat disayangkan apabila dunia usaha swasta sebagai salah satu motor ekonomi yang telah membantu mendongkrak ruang fiskal sebesar 15 kali dalam 20 tahun terakhir dengan mudahnya dianggap mampu untuk membantu dirinya sendiri."

Salah Kebijakan Berimbas Pada Upaya Peningkatan Fiskal di Masa Depan

Menurutnya, kesalahan parkir logika tersebut sangat riskan dan akan tercermin dalam kelumpuhan daya produksi, daya saing, dan kapasitas peningkatan ruang fiskal di kemudian hari.

"Disaat negara tetangga menggelontorkan lebih dari 10 persen dari PDB untuk kepentingan pemulihan ekonominya, Indonesia sebagai ekonomi terbesar (43 persen dari perekonomian ASEAN) di ASEAN baru menyiapkan 2,5 persen dari PDB nya. Ini mungkin mencerminkan kurangnya pendalaman mengenai inti permasalahan yang terjadi sekarang ini," tutupnya.