Merdeka.com - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengaku serius memerangi telepon seluler (ponsel) ilegal alias produk black market yang membanjiri pasar Indonesia. Besok, dia akan mengundang operator seluler, rencananya untuk merundingkan sanksi tegas bagi pengguna hape abal-abal yang melanggar aturan di Tanah Air.

Gita mengusulkan sinyal ponsel ilegal diputus oleh operator. Namun, tergantung apakah pemain besar XL, Telkomsel, atau Indosat mau menerima sarannya pada pertemuan 9 Juli mendatang.

"Mestinya (diputus sinyalnya). Saya maunya begitu, tapi tinggal (operator) mau apa enggak," ungkapnya kepada merdeka.com, Senin (1/7) malam.

Menurut mendag, usulannya sangat mungkin direalisasikan. Sebab, kini telah berlaku Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012. Dalam beleid itu, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian serta Kementerian Telekomunikasi dan Informatika.

Ketiga instansi memantau nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI). Nomor ini merupakan kombinasi angka yang digunakan oleh jaringan GSM untuk mengidentifikasi valid atau tidaknya ponsel.

"Nomor IMEI per hape itu unik, enggak ada alasan enggak bisa dideteksi, makanya kita harus bekerja sama dengan operator seluler, mereka punya alatnya," kata Gita.

Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mengingatkan konsumen agar waspada dengan ponsel terbaru yang masuk ke Indonesia secara cepat. Jika tidak jeli, barang yang mereka beli meskipun terlihat asli, sebetulnya ilegal dan tidak memberikan layanan purnajual.

"Sekarang sulit membedakan legal atau ilegal, kita dapat kuitansi dicoba bisa, tapi kita enggak lihat kotaknya, padahal kartu garansinya dicetak di Roxy, labelnya bukan dalam bahasa Indonesia, dan sebetulnya tertulis jelas di kotaknya bahwa ponsel itu tidak bisa dijual di Indonesia," bebernya.

Data dari Kementerian Perdagangan, pada 2011, sekitar 35,7 juta unit ponsel senilai USD 1 miliar masuk ke Indonesia. Dari data tersebut, 80 persen dari total impor ponsel tahun lalu dikuasai China. Di urutan kedua adalah India dengan 6,2 juta unit senilai USD 246,7 juta. Disusul Korea Selatan dengan 896.000 unit senilai USD 124,8 juta.

Gita berharap aturan keras terhadap ponsel ilegal ini nantinya bisa mendorong investor mengalihkan modalnya dengan membangun industri perakitan di dalam negeri. Dengan demikian, mampu mendorong hilirisasi sektor teknologi informasi.