Gerak cepat Pemerintah Jokowi rajut strategi akhiri polemik Freeport
Merdeka.com - Setelah di demo oleh puluhan karyawan PT Freeport Indonesia pada Selasa (7/3) kemarin, Menteri Energi dan sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan akhirnya bergerak cepat mengatur strategi untuk menyelesaikan polemik dari perusahaan asal Amerika Serikat ini.
Seperti diketahui, puluhan karyawan Freeport menuntut pemerintah dan PT Freeport Indonesia segera menemukan kesepakatan agar perusahaan kembali beroperasi. Sebab, polemik yang terjadi antara pemerintah dan Freeport ini telah merugikan rakyat Papua, khususnya karyawan Freeport.
Salah satu karyawan PT Freeport Natalia mengatakan jika PT Freeport Indonesia berhenti beroperasi maka karyawan akan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah juga diminta tak memutuskan regulasi secara sepihak.
Semenjak perusahaan berhenti beroperasi karena tak juga mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), puluhan karyawan PT Freeport Indonesia telah 'dirumahkan'.
Untuk itu, pada Rabu (8/3) Jonan mengumpulkan para mantan Menteri ESDM, yakni Soebroto (1978-1988), Kuntoro Mangkusubroto (1998-1999), Purnomo Yusgiantoro (2000-2009), Darwin Zahedy saleh (2009-2011), dan Chairul Tanjung.
Chairul yang pernah menjabat sebagai Plt Menteri ESDM pada September-Oktober 2014 mengatakan, pertemuan ini guna membahas berbagai masalah, salah satunya mengenai PT Freeport Indonesia.
"Adalah namanya kita sebagai mantan, saya kan orang yang pernah menyelesaikan masalah Freeport, masalah Newmont ya tentu kota sharing terhadap pengalaman yang pernah ada," katanya di gedung Kementerian ESDM, Jakarta.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Targetkan Smelter Freeport Beroperasi 2024, Buka Perekrutan 20 Ribu Anak Muda Indonesia
Presiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaPerpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini
Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Indonesia Siap Kuasai 61 Persen Saham Freeport
Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca SelengkapnyaJokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaIzin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara
Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca SelengkapnyaJokowi Bersyukur Pemilu Berjalan Lancar di saat Geopolitik Global Kurang Kondusif
Dia melihat masyarakat riang gembira berbondong-bondong ke TPS.
Baca SelengkapnyaPenampakan Salju Abadi di Tambang Emas Freeport Papua, Akses Jalannya Bikin Geleng-geleng
Begini penampakan salju abadi di Tambang Grasberg Freeport yang memanjakan mata.
Baca SelengkapnyaAHY Sebut Presiden Jokowi Jalankan Hilirisasi Perekonomian Warisan dari Pemerintahan SBY
Selain itu, industri pertambangan juga diwajibkan untuk membangun smelter di lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku.
Baca Selengkapnya