Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Genjot Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Dorong Pembangunan Rendah Karbon

Genjot Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Dorong Pembangunan Rendah Karbon Ilustrasi Pertumbuhan Ekonomi. ©2018 REUTERS/Jason Lee

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro, menyebutkan Indonesia akan mengarusutamakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Menteri Bambang menjelaskan dengan adanya PRK maka pertumbuhan ekonomi akan bertambah atau terdorong.

"PRK adalah intinya kita tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan dengan tetap menjaga lingkungan. Jadi kita intinya pembangunan yang menjamin keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan," kata dia saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (26/3).

Dia menegaskan, PRK akan diterapkan sebab aspek lingkungan harus dikedepankan saat melakukan pembangunan. Hal ini juga sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang sudah menjadi komitmen global dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hingga 2030.

"Ya tentunya kita mengejar yang paling baik ya mengejar sesuatu yang ideal yaitu pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dengan greenhouse emission yang lebih rendah. Karena kita menemukan bahwa kalau greenhouse emission ini atau pencemaran lingkungan tidak kita atasi maka yang terjadi justru perlambatan pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Menteri Bambang menekankan, kerusakan lingkungan bukan terjadi karena perekonomian yang maju. Justru lingkungan yang rusak akan menghambat laju perekonomian suatu bangsa.

"Jadi harus ada upaya atau intervensi agar kita menurunkan emisi sehingga pertumbuhan ekonominya tinggi. Jadi kita balik, bukan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan emisi, tapi kalau kita turunkan emisi, pertumbuhan ekonominya yang akan bertahan atau lebih tinggi," tutupnya.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
TKN Pastikan Penerapan Pajak Karbon Segera Diterapkan Jika Prabowo-Gibran Menang Pilpres

TKN Pastikan Penerapan Pajak Karbon Segera Diterapkan Jika Prabowo-Gibran Menang Pilpres

Penundaan pajak karbon ini merupakan penundaan yang kesekian kali setelah pada akhir 2021

Baca Selengkapnya
Jokowi Rajin Bagi-Bagi Bansos, Tapi Ekonomi Indoensia Diramal Hanya Tumbuh 5,04 Persen Sepanjang 2023

Jokowi Rajin Bagi-Bagi Bansos, Tapi Ekonomi Indoensia Diramal Hanya Tumbuh 5,04 Persen Sepanjang 2023

Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2022 yang mencapai 5,31 persen (yoy).

Baca Selengkapnya
Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen

Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.

Baca Selengkapnya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
Prabowo Janjikan Pertumbuhkan Ekonomi 8 Persen Jika Jadi Presiden Selanjutnya

Prabowo Janjikan Pertumbuhkan Ekonomi 8 Persen Jika Jadi Presiden Selanjutnya

Untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045, mulai tahun 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6 persen hingga 7 persen.

Baca Selengkapnya
Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta

Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta

Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi

Jelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi

Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.

Baca Selengkapnya
Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.

Baca Selengkapnya