Genjot Peringkat Ease of Doing Business, Darmin Panggil MenkumHAM Bahas Revisi UU

Kamis, 21 Februari 2019 13:00 Reporter : Dwi Aditya Putra
Genjot Peringkat Ease of Doing Business, Darmin Panggil MenkumHAM Bahas Revisi UU Jokowi tinjau layanan konsultasi OSS BKPM genjot ease of doing business. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, menggelar pertemuan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamongan Laoly, di Kantornya, Jakarta. Pertemuan ini membahas mengenai peningkatan peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB).

Menteri Yasonna mengatakan, dalam pertemuan dengan Menko Darmin tersebut lebih banyak membahas mengenai cara perbaikan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia. Salah satunya, adalah memperbaiki undang-undang ataupun kebijakan pemerintah yang sudah berjalan.

"Ini untuk meningkatkan EODB kita, ada beberapa (kementerian), bukan hanya kita, semua akan lakukan tugasnya, ada beberapa yang harus ubah undang-undang, ada beberapa hanya ubah kebijakan," katanya saat ditemui usai melakukan rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/2).

Menteri Yasonna mengatakan, dengan merevisi undang-undang diharapkan perbaikan iklim investasi di Indonesia dapat meningkat. Adapun beberapa undang-undang yang akan direvisi yakni menyangkut dengan kepalitan dan fidusia.

Dengan begitu dirinya optimistis Indonesia masuk ke peringkat 40 besar dunia sebagai negara dengan kemudahan berinvestasi dalam dua tahun ke depan. "(Bisa kejar target 40 besar?) Sangat optimis," imbuhnya.

Sementara itu, Menko Darmin menambahkan, dalam merevisi undang-undang memang tidak mudah. Sebab, memerlukan waktu yang panjang. "Tapi itu tidak bisa sekarang. Iya tapi untuk mengubah undang-undang itu berat," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melihat masih adanya hambatan-hambatan regulasi dalam kemudahan berusaha atau ease of doing business. Untuk itu dia meminta regulasi yang dianggap menghambat segera dipangkas dan proses deregulasi harus dilakukan tepat waktu.

"Saya masih melihat sekarang ini peraturan menteri yang baru yang terus bermunculan harusnya sudah tidak ada lagi peraturan baru yang semakin menambah persoalan dan mestinya regulasi itu stabil," tegas Presiden Jokowi.

"Kalau dibuat juga dengan konsultasi publik yang baik berkali-kali, berbulan-bulan dan transparan sehingga jangan sampai tahu-tahu keluar mendadak, keluar peratuaran menteri kaget semua, ramai semuanya," pungkasnya. [bim]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini