Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengingatkan tanggung jawab peningkatan kualitas pendidikan, khususnya mutu guru tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Sebab, 2/3 dari anggaran pendidikan dikelola di daerah.

"Rp 444 triliun anggaran pendidikan 1/3 dikelola pusat 2/3 daerah karena pendidikan termasuk fungsi yang didelegasikan di Pemda," jelasnya dalam 'Dialog Publik Pendidikan Nasional dan Halal Bihalal', di Gedung Guru Indonesia, Jakarta, Selasa (10/7).

Oleh karena itu, pemda juga diharapkan dapat menjadi motor peningkatan kualitas guru. Salah satunya dengan menerapkan sistem rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang baik. "Bisa macam-macam pemda. Rekrutmen guru, kualifikasinya wallahualam bishawab," tuturnya.

Menkeu menyindir oknum guru yang malas menunaikan tugasnya. "Saya dengar aspirasi, ada banyak guru honorer, guru tetap kemana?," ungkapnya.

Dia juga menyindir para tenaga pengajar tetap yang kerap tidak masuk kelas dan mengajar. "Ada yang terima gaji tetap, tapi yang ngajar itu guru honorer," tegas dia.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini menegaskan hal yang mesti disadari oleh setiap guru adalah kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kualitas tenaga pengajar. Tanpa kesadaran ini, maka percuma saja berbagai upaya peningkatan kualitas guru yang dilakukan pemerintah, seperti program sertifikasi.

"Kita pikir keras soal guru dan sering sertifikasi itu tidak mencerminkan apa pun. Dia hanya prosedur saja. Hanya untuk mendapatkan tunjangan bukan berarti dia profesional bertanggung jawab dan berkualitas pada kerjaaan," katanya.