Gelar Rakornas, HKTI Rumuskan Strategi Wujudkan Kedaulatan Pangan Indonesia
Merdeka.com - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Diskusi Nasional HKTI 2019 di Win Premier Hotel, Jalan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Rakornas yang mengusung tema 'HKTI sebagai Bridging Institution Menjadi Solusi Dalam Memakmurkan Petani' ini merupakan kali pertamanya digelar sejak terpilihnya Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menjadi Ketua Umum HKTI periode 2017-2020.
Adapun rakornas ini dimaksudkan untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan strategis dalam melakukan percepatan program yang berbasis pada sektor pertanian. Ini juga sekaligus memberikan penguatan terhadap jalannya organisasi dengan instrumen pengurus yang memiliki totalitas dan loyalitas terhadap HKTI.
Dalam Rakornas tersebut, Ketua Umum HKTI, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, meminta kepada seluruh pengurus HKTI di tahun ini agar memiliki resolusi nyata dan bermanfaat yang bisa dirasakan oleh petani. Salah satu caranya dengan menjalankan fungsi organisasi sebagai bridging institution.
"HKTI hadir sebagai bridging institution harus menjadi organisasi yang mampu memberikan solusi dan menjembatani kepentingan petani dengan berbagai pihak," kata Moeldoko dalam sambutannya, Senin (18/3).
Salah satu yang didorong HKTI yakni melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian nasional. Seperti misalnya pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, perbankan, investor, dan pihak-pihak terkait lainnya. HKTI juga membuka akses seluas-luasnya dengan jejaring pertanian baik di dalam maupun di luar negeri.
"Pengurus HKTI harus aktif dan proaktif untuk menjalin relasi dan kerja sama dengan berbagai pihak. HKTI harus mampu menangkap peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan dari mitra untuk membantu petani," jelasnya.
Menurut Moeldoko apa yang telah dilakukan HKTI sejauh ini baru merupakan langkah awal menuju kedaulatan pangan nasional. Dia berharap, fungsi bridging institution dapat dilakukan oleh seluruh kepengurusan HKTI dari mulai pusat hingga daerah bahkan sampai tingkat Gapoktan.
"Bridging institution tujuan utamanya adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan pertanian Indonesia," bebernya.
Di samping itu, dalam Rakornas ini Moeldoko juga menyoroti lima persoalan pertanian Indonesia yang harus dibenahi oleh HKTI. Di mana persoalan pertama yakni adalah pemilikan lahan petani yang rata-rata hanya 0,2 hektare dan kondisi tanah yang sudah rusak serta aspek permodalan.
Persoalan lainnya yakni lemahnya manajemen petani. Selanjutnya penguasaan teknologi dan inovasi teknologi dan terakhir adalah pasca panen. "HKTI harus mampu memberikan solusinya," imbuhnya.
Kemudian, menjadi tantangan dan peluang besar HKTI selanjutnya adalah perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Menurut dia, para petani dan dunia pertanian harus mampu menghadapi perkembangan zaman seperti era revolusi industri yang keempat atau disebut juga Industri 4.0.
"Ada lima teknologi utama yang menopang implementasi Industri 4.0, yaitu Internet of Things, Artificial Intelligence, Human-Machine Interface, Teknologi Robotic dan sensor, serta Teknologi 3D Printing. Semua itu akan mendorong kegiatan pertanian berlangsung sangat efisien dan efektif sehingga mampu meningkatkan produktivitas secara sangat signifikan dan berdaya saing," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kerelaan Hati Masyarakat Lepaskan Tanahnya untuk Konsolidasi Tanah Sebagai Solusi Konflik
Menteri ATR/Kepala BPN memberikan pujian kepada masyarakat yang rela memberikan sebagian tanahnya demi pembangunan.
Baca SelengkapnyaPotret AHY Dampingi Jokowi Resmikan Bendungan Lolak di Bolaang Mongondow
Jokowi menuturkan, Bendungan Lolak, memiliki kapasitas 16 juta meter kubik dan dapat mengairi area pertanian seluas 2.200 hektare.
Baca SelengkapnyaHadi Tjahjanto: Inisiatif Masyarakat Kunci Suksesnya Konsolidasi Tanah Pertanian di Lombok Barat
Masyarakat berinisiatif mengajukan penataan lahan pertaniannya agar jalan usaha tani dapat dibangun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TKN: Kedaulatan Pangan Sudah Diperjuangkan Prabowo Sejak Masih di TNI
Di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, berbagai persoalan sektor pertanian akan terurai
Baca SelengkapnyaMoeldoko Tanggapi Wacana Pemakzulan Jokowi: Jangan Buat Agenda Tidak Produktif
Moeldoko meminta masyarakat untuk fokus pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaAnies Tuding Miliki Lahan 340 Ribu Hektare, Prabowo: Salah, Mendekati 500 Hektare
Prabowo menegaskan tanah itu tak perlu didebatkan. Karena kepemilikan tanah itu merupakan sistem pinjam pakai dengan negara.
Baca SelengkapnyaDinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran
Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaKepemilikan Lahan Prabowo Ternyata Pernah Dibongkar Jokowi Saat Debat Pilpres 2019
Prabowo memiliki ratusan ribu hektar lahan yang berada di Aceh dan Kalimantan Timur.
Baca Selengkapnya