Merdeka.com - Maskapai nasional Garuda Indonesia berharap dana talangan senilai Rp8,5 triliun dari pemerintah bisa segera cair di tahun ini. Kecepatan penyaluran pun penting untuk menjaga kelangsungan bisnis perseroan di tengah pandemi Covid-19.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, saat ini kinerja industri penerbangan nasional tengah mengalami kondisi yang sulit akibat okupansi yang rendah. Dikarenakan masyarakat masih enggan bepergian karena menjaga diri dari penyebaran virus mematikan asal Wuhan.

"Dana talangan kita harapkan cair tahun ini. Mengingat Garuda membutuhkan dana likuiditas sebesar Rp8,5 triliun untuk menjaga operasional perusahaan. Hal itu karena okupansi pun masih rendah akibat virus ini," ujarnya saat menggelar rapat kerja bersama Komisi VI DPR-RI di Komplek Parlemen, Selasa (14/7).

Dia menjelaskan, dana talangan tersebut akan bermanfaat besar untuk membantu kelancaran arus kas perusahaan. Imbasnya kelangsungan bisnis maskapai pelat merah tersebut tetap mengudara di tengah pandemi ini.

Namun, Irfan meminta bentuk dana talangan itu berupa Mandatory Convertible Bond (MCB). Hal ini untuk menjaga likuiditas dan solvibilitas perusahaan tahun 2020 hingga 2021.

Selain itu, MCB diusulkan dengan tenor tiga tahun untuk memberikan waktu dan kesempatan kepada manajemen yang baru di tunjuk pada 22 Januari 2020. Sekaligus untuk memperbaiki fundamental revenue dan cost perusahaan. Sehingga maskapai menjadi lebih efektif dan efisien dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Terkait recovery, Garuda memprediksi setidaknya dibutuhkan waktu dua hingga lima tahun. Prediksi ini merujuk temuan oleh BCG terkait kajian dampak pandemi Covid-19 terhadap industri penerbangan.

"Berdasarkan hasil analisa di atas, manajemen saat ini memerlukan waktu yang memadai untuk fokus pada fase recovery. Sekaligus Memperbaiki fundamental Garuda," jelasnya.

Bukan untuk Bayar Utang

Irfan memastikan, pihaknya akan menggunakan dana talangan dari pemerintah sebesar Rp8,5 triliun untuk modal kerja perusahaan. Dia mengaku sudah mendapat arahan dari Kementerian Keuangan untuk tidak menggunakan dana tersebut untuk membayar utang. Adapun persyaratan dan instrumen terkait pinjaman masih dibicarakan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

"Belum ada kesepakatan dan persyaratan, tapi sinyal pertama ini (dana talangan) tidak boleh digunakan untuk membayar sukuk," jelas Irfan dalam konferensi pers, Jumat (5/6).

Irfan juga menegaskan, dana talangan yang didapatkan Garuda bukan berbentuk penanaman modal, melainkan dana pinjaman. Oleh karenanya, penggunaannya harus dirundingkan bersama antara perusahaan, Kemenkeu dan Kementerian BUMN.

"Talangan itu menalangi bukan PMN. Sifatnya pinjaman. Kalau Kemenkeu yang mengatakan maka harus menggunakan instrumen dari Kemenkeu untuk Garuda yang sedang dibicarakan dengan BUMN," katanya.