Gara-gara Hal Ini, Susi Pudjiastuti Naik Pitam Pada Pegawai KKP
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, geram terkait anggaran belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang tercatat selalu turun setiap tahun. Menurutnya, itu disebabkan akuntabilitas dan profesionalisme yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi KKP.
"Dari awal-awal saya menjabat anggaran Rp 13 triliun, turun jadi Rp 7 triliun sampai akhirnya pagu anggaran untuk tahun depan jadi Rp 5,8 triliun. Karena banyak kepentingan yang tak bisa diselesaikan, keuntungan segelintir pengusaha, ini jadi tidak memudahkan KKP untuk belanjakan barang dan jasa," ucapnya di acara Rencana Pengadaan Barang dan Jasa KKP 2019, Jakarta, Kamis (20/12).
Menteri Susi memaparkan bagaimana rencana-rencana KKP masih membutuhkan perbaikan total. Kata dia, banyak program-program KKP yang akhirnya tidak bisa direalisasikan untuk kepentingan nelayan dan masyarakat.
"Saya itu ingin 4 tahun pemerintahan minimal 5.000 kapal keluar untuk revitalisasi kapal nelayan kita. Kemudian, di tahun ke-3 target saya itu anggaran Rp 30 triliun, tapi itu akhirnya hanya rencana saja. Wong Rp 13 triliun saja kita tidak bisa making it work kok. Seribu kapal saja diselesaikan multi years. Juni kontrak belum ditandatangani," ucapnya.
Dia menambahkan, ekosistem proses pengiriman barang dan jasa KKP juga masih berbenturan dengan regulasi yang panjang dari pemerintah. Sistem pengadaan, kata dia, perlu dipangkas untuk lebih singkat dan memudahkan.
"Begitu banyak kesulitan yang kita sendiri, pemerintah, buat dalam belanjakan anggaran. Kita tersibukan dengan proses dan proses. Sudah kapal tidak jadi, poltek 10 juga tidak jadi. Padahal seharusnya 10 poltek itu terbangun dalam 1 tahun. Sekarang baru 7 poltek yang terbangun selama 4 tahun," ungkapnya.
Oleh sebab itu, dia secara tegas menyarankan agar KKP kedepannya dapat lebih akuntabel dalam mengelola anggaran. Penyerapan anggaran belanja barang dan jasa dinilai penting guna mengoptimalkan manfaatnya kepada masyarakat.
"Negara sudah sediakan uangnya, karena KKP kurang akuntabilitas kita jadi tak bisa buat anggaran itu terserap untuk program pembangunan. Nelayan kecil kita faktanya tetap tidak punya kapal. Yang disalahkan pasti menterinya, saya minta pengadaan ini harus berubah. Untuk kawan-kawan KKP, ini PR kalian semua," ujarnya.
"Jadi saya harap kerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) jadi pintu untuk revitalisasi, kembalikan profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa di KKP," Susi Pudjiastuti menambahkan.
Reporter: Bawono Yadika Tulus
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaJokowi Naikkan Tukin Pegawai Kementerian PUPR, Menteri Basuki Tertinggi Kantongi Rp62 Juta per Bulan
Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan
Sebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat
Baca SelengkapnyaAda 1,6 Juta Lowongan Kerja Formasi PPPK Awal Tahun 2024, Intip Besaran Gaji dan Tunjangannya
Dalam rekrutmen tahun ini, Pemerintah membuka 1,6 juta formasi untuk PPPK.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaAlur Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia, Ketahui Jenis-Jenisnya
Berikut alur penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia beserta jenis-jenisnya.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan
Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya