Gandeng KPK Hingga Ditjen Pajak, Kemnaker Pastikan Tak Ada Korupsi Dana Subsidi Gaji

Rabu, 16 Desember 2020 16:43 Reporter : Harwanto Bimo Pratomo
Gandeng KPK Hingga Ditjen Pajak, Kemnaker Pastikan Tak Ada Korupsi Dana Subsidi Gaji Menaker Ida Fauziyah. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memastikan pelaksanaan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dilakukan secara transparan dan akuntabel. Bahkan, Kemenaker sengaja menggandeng instansi eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan bersama.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Ditjen Pajak Kementerian Keuangan juga turun untuk melakukan pengawasan bersama-sama dan memastikan bantuan tepat sasaran.

Berdasarkan data Kemenaker per 14 Desember 2020, realisasi penyaluran BSU telah menyentuh Rp 27,96 triliun atau 93,94 persen dari pagu sebesar Rp 29,85 triliun. Menteri Ida juga meyakinkan bahwa tidak ada dana bantuan yang mengendap di kementeriannya, atau berbelok ke pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Pernyataan Menteri Ida ini merespons kekhawatiran masyarakat terkait akuntabilitas penyaluran BSU yang melibatkan dana dalam jumlah besar.

"Berdasarkan Permenaker 14 tahun 2020, mekanisme penyaluran BSU ini langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima yang sebelumnya sudah diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tidak pernah uang itu mampir ke mana-mana karena langsung ditransfer ke rekening penerima bantuan," ujar Menteri Ida dalam Konferensi Pers 'Kupas Tuntas Program Bantuan Subsidi Upah' yang digelar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) di Media Center KPCPEN, Rabu (16/12).

Menteri Ida juga menjawab pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat mengenai sumber pembiayaan BSU. Dia menegaskan bahwa BSU menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020 dengan landasan hukum yang kuat. Menteri Ida juga menampik anggapan bahwa BSU menggunakan uang operasional BPJS TK atau uang pekerja yang dikembalikan.

"Masih saja yang bertanya ini uangnya siapa, ini uang bersumber dari APBN, bukan uang yang diambil dari operasional BPJS TK atau uang pekerja," tegas Menteri Ida.

Menteri Ida menambahkan, pihaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran BSU. Pada pertengahan penyaluran BSU termin pertama, Kemnaker bersama dengan BPJS TK menggandeng Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk melakukan pemadanan data penerima.

"Ini prinsip kehati-hatian yang kami lakukan mengikuti rekomendasi KPK. Upaya ini dilakukan semata-mata untuk memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa BSU ini tepat sasaran," kata Menteri Ida.

Baca Selanjutnya: Dana Lebih Kembali ke Kas...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini