Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gandeng BPH Migas, DPD ingin gunakan dana desa bangun SPBU Mini di daerah

Gandeng BPH Migas, DPD ingin gunakan dana desa bangun SPBU Mini di daerah SPBU mini. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Oesman Sapta Odang mendukung program sub penyalur BBM satu harga yang saat ini sedang digarap oleh Badan Pengatur Hilir (BHP) Migas. DPD katanya akan ikut mendukung program ini dengan membangun agen penyalur. DPD akan menggandeng BPH Migas dan Kementerian Desa.

"Bikin agen penyalur setiap desa minimal satu itu bersama BPH Migas, karena ada UU-nya di mana tempat-tempat tertentu BPH Migas bisa membuka izin-izin itu untuk membantu rakyat daerah," ungkapnya dalam pertemuan dengan BPH Migas di Kantor DPD, Jakarta, Senin (26/2).

"Kalau ini jadi program. Komite II (DPD) akan kerja sama dengan BPH migas mengembangkan sistem ini," lanjut dia.

Nantinya, investasi sub penyalur tersebut dapat di ambil dari alokasi dana desa. Hal ini juga menjadi salah satu cara mengawal penggunaan dana desa yang tepat sasaran. Selain itu, kata dia, program '1 desa 1 sub penyalur memberikan keuntungan tambahan masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja.

"Membangun lapangan kerja baru. Harga lebih murah. Kalau mereka (masyarakat) dapat dengan harga mahal, mereka ribut," ujarnya.

Dalam pandangan Osso, masalah di daerah itu masih dua yakni beras dan BBM. Kalau ini bisa kita atasi, maka akan menurunkan biaya pengeluaran rumah tangga. Sebab, masyarakat di desa saat ini harus menempuh jarak 20 Km untuk menemukan SPBU.

Program ini diharapkan dapat segera berjalan terutama di daerah-daerah terpencil. "Segera, kita bikin perjanjiannya dulu gimana nanti lagi diatur dengan BPH migas dengan komite 2, terserah perbatasan juga," tegas Osso.

Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Ibnu Fajar mengatakan rencana DPD tersebut sejalan dengan upaya BPH untuk menyalurkan BBM ke daerah terpencil.

"Ada 150 daerah tertinggal yang itu fokus kami. Karena perekonomian di daerah itu bisa tumbuh kalau ada energi di situ. Kalau energi tidak ada itu sulit untuk tumbuh," kata dia.

Diharapkan dengan program ini jumlah sub penyalur BBM satu harga terus meningkat. "Sehingga target dalam 1 tahun 1.000 SPBU mini atau sub penyalur bisa terbangun," tandasnya.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam

DPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam

Sebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi perencana membangun rusun baru untuk menampung warga eks Kampung Bayam

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bulog Lanjutkan Program Bantuan Pangan Beras untuk Penuhi Kebutuhan Penduduk Indonesia

Bulog Lanjutkan Program Bantuan Pangan Beras untuk Penuhi Kebutuhan Penduduk Indonesia

Keberhasilan Bulog menyalurkan Bantuan Pangan Beras pada tahun 2023 kembali dilanjutkan dengan penyaluran program yang sama untuk tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Bulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun

Bulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun

Bayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.

Baca Selengkapnya
Bersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024

Bersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024

Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.

Baca Selengkapnya
3 Pejabat BPPD Sidoarjo Dicecar KPK Dugaan Pemotongan Dana ASN Mengalir ke Bupati Mudhlor Ali

3 Pejabat BPPD Sidoarjo Dicecar KPK Dugaan Pemotongan Dana ASN Mengalir ke Bupati Mudhlor Ali

Permintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3

DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3

Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya