Merdeka.com - Pemerintah dan DPR sepakat memberikan gaji kepada ribuan pegawai OJK di atas gaji pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan dan pegawai Bank Indonesia. Gaji besar ini agar pegawai BI atau PNS Kemenkeu tidak menolak jika ditawari bekerja di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Paling tidak, gaji pegawai lembaga baru pengawas layanan jasa keuangan bank dan non bank akan mengacu pada gaji pegawai Bank Indonesia. Misalkan jika gaji PNS golongan III atau di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terendah totalnya Rp 5 juta sedangkan gaji staf dari BI Rp 8 juta, maka gaji PNS tersebut akan dinaikkan setara staf BI atau bahkan lebih.

"Gaji para pegawai OJK, akan dikonversi sesuai dengan pengalaman kerja, jabatan dan struktur dari OJK demikian pun nantinya jika BI sudah bergabung dengan OJK," ujar Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Harry Azhar Azis pada merdeka.com. Senin (16/4).

Namun, kata Harry, saat ini pihaknya belum mendapatkan detail rencana gaji pegawai OJK, karena masih digodok oleh tim transisi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Menurut dia, yang dialokasikan dewan saat APBN 2012 hanya dana untuk perangkat keras dan perangkat lunak. "Paling tidak, nanti akan ada 2.500 pegawai, dari BI sekitar 1.000 orang dan Bapepam LK sekitar 1.500 orang," ujarnya. Untuk pegawai BI, peralihan akan dilakukan secara sukarela.

Bila nantinya gaji staf OJK disamakan dengan gaji minimal staf di Bank Indonesia, gaji minimal bisa mencapai Rp 16 juta. Sedangkan, untuk petinggi setingkat Gubernur BI yang sudah tertera dalam rencana anggaran belanja bank sentral maka gaji ketua Dewan Komisioner OJK bisa mencapai Rp 166 juta  sedangkan untuk tingkat wakil atau setingkat Deputi Gubernur BI berkisar di Rp 124,3 juta.

Sebelumnya dalam pembahasan APBN 2012, DPR dan Pemerintah sepakat mengalokasikan dana untuk tahun fiskal 2012 sebesar Rp 304,8 miliar. Dana tersebut, akan digunakan untuk optimalisasi berdirinya OJK, belanja jasa konsultan sebesar Rp 50 miliar, pembayaran  gaji dan tunjangan dewan komisioner sebesar Rp 28,8 miliar.

Selain itu, pemerintah mengalokasikan dana Rp 12 miliar untuk tim transisi pembentukan OJK, honorarium, beban operasional, serta tenaga outsourcing dan tim ahli transisi pembentukan OJK. Rp 130 miliar dialokasikan untuk jasa konsultasi IT, Rp 10 miliar untuk database kolaborasi sistem informasi perbankan, dan Rp 20 miliar untuk  sosialisasi dan edukasi OJK.

Harry menegaskan para pegawai negeri sipil yang akan ditugaskan di OJK dan memilih menjadi keluar dari PNS, akan mendapatkan upah yang lebih besar dan tidak perlu takut hilangnya dana pensiun. "Mereka bukan pekerja bangunan, Kesepatan mendapatkan gaji bisa sama dengan BI atau lebih baik," katanya.