Merdeka.com - Seiring dengan peralihan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mulai efektif awal Januari 2014, OJK akan menerima tambahan 1.300 pegawai (SDM) yang berasal dari Bank Indonesia.

"Sehubungan dengan penambahan pegawai yang berasal dari BI, dalam Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun 2014 kami tidak menganggarkan biaya remunerasi (kenaikan gaji) bagi lebih kurang 1.300 pegawai BI tersebut," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Darmansyah Hadad di Komisi XI DPR RI, Kamis (26/9).

Pengajuan ketentuan tersebut, lanjut Muliaman, berdasarkan pemahaman atas UU OJK bahwa BI menanggung remunerasi pegawai yang diperbantukan ke OJK sampai tahun 2016. Sementara OJK menanggung biaya kesetaraan sesuai standar OJK.

"Kami telah menerima rancangan naskah Keputusan Bersama dari Gubernur BI yang menyebutkan agar remunerasi terhadap lebih kurang 1.300 pegawai tersebut menjadi beban anggaran OJK tahun 2014 kecuali terdapat arahan lain dari Komisi XI DPR RI. Adapun perkiraan jumlah anggaran remunerasi tersebut untuk tahun 2014 adalah sekitar Rp 810 miliar," ungkap Muliaman.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, DPR menyepakati penggajian pegawai BI yang diperbantukan ke OJK, tetap ditanggung oleh bank sentral.

"Gaji pokok, tunjangan, utang-utang orang BI itu tetap menjadi beban gaji BI, meskipun dia bekerja secara full di OJK. Fungsinya sama, pengaturan dan pengawasan bank. Cuma lembaganya berbeda. Jadi hak pegawai itu masih di ATBI (Anggaran Tahunan BI)," tutur Harry.

Harry menambahkan, pegawai yang wajib ditanggung penggajiannya oleh OJK adalah yang berasal dari Bapepan-LK. Lembaga ini secara resmi melebur secara keseluruhan ke OJK pada awal 2013 lalu. Oleh sebab itu, OJK akan menanggung seluruh penggajian pegawai Bapepam-LK.

"Pegawai Bapepam ya wajib pindah semua. Untuk BI beda, karena salah satu poinnya karen perbedaan gaji mereka berdua agak tinggi," tutup Harry.