Merdeka.com - PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dan McMoran Inc telah meneken pokok-pokok kesepakatan atau Head of Agreement (HoA) divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Dalam kesepakatan ini, Inalum akan memiliki tambahan 41,64 persen saham PT Freeport Indonesia. Langkah ini untuk menggenapi 51 persen kepemilikan saham oleh pihak nasional.

Pasca penandatangan HoA tersebut, muncul berbagai tanggapan. Termasuk dari Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier. Dia mengatakan, pemerintah seharusnya menunggu sampai 2021 agar bisa menguasai tambang secara keseluruhan tanpa Freeport.

"Sudah tahu 2021 mau habis. Kok kita mau beli barang sendiri. Kan aneh. Tidak akan ada satu pihak pun yang akan beli saham Freeport, karena takut, kalau nanti tidak diperpanjang (pada 2021), dia beli kertas sampah," ungkapnya saat ditemui di sela-sela acara diskusi, di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (26/7).

"Jadi yang bisa dan menentukan nasibnya itu Indonesia. Kok kita yang punya kuasa. Kok malah mau membeli barang sendiri sampai USD 3,85 miliar. Kita diamkan saja tunggu sampai 2021. Kita lihat kalau tidak dia kelonjotan," lanjut Fuad.

Dia pun mengatakan tak masalah jika nantinya Freeport membawa masalah ini ke jalur arbitrase bila kontraknya akan habis dan Indonesia diharuskan membayar nilai buku Freeport sebesar USD 6 miliar. Namun sebagai gantinya Indonesia dapat memiliki Freeport seutuhnya, bukan hanya 51 persen.

"Tapi USD 6 miliar itu kan sudah 100 persen kita punya. Peralatan lengkap. Tentu harus dirundingkan, benar apa tidak kita bayar USD 6 miliar, kan harus dirundingkan. Kan baru angka sepihak," ujarnya.

"Siapa yang harus bayar? Pemerintah lah. Atau kita bisa datangkan pihak lain, investor yang dia mau. Kita bisa jual kamu mau tidak dapat 49 persen, kalau Pemerintah maunya 51 persen. Mungkin orang lain mau mengganti yang itu," imbuhnya.

Lagi pula, menurut Fuad, pengadilan arbitrase memerlukan proses yang panjang dan akan membuat rugi Freeport. "Freeport selain sahamnya akan hancur dia akan mengalami berbagai kesulitan. Kita ya diamkan aja dulu. Jadi tidak usah ada kepanikan, kenapa kita mesti harus bayar ada mitos juga bahwa Papua (bisa) mati tanpa Freeport," kata Fuad.

"Jalanin saja arbitrase. Kalau kalah kita bayar itu USD 6 miliar asetnya dia. Di arbitrase juga kita bisa angkat isu soal pajak, lingkungan. Lingkungan itu yang kelihatan secara internasional. Jadi bermasalah tidak wajar ini (Freeport) melanjutkan (operasi)," tandasnya.