Freeport tegaskan belum ada kesepakatan hasil renegosiasi

Merdeka.com - PT Freeport Indonesia mengaku pihaknya sepakat untuk renegosiasi kontrak karya. Namun, sampai saat ini belum ada kesepakatan mendetail terkait enam poin renegosiasi. 

"Secara umum sudah ada pembahasan ke-enam pokok-pokok renegosiasi. Sudah ada saling pengertian tapi belum sampai kepada kesepakatan pada angka detailnya," kata Direktur Utama Freeport Rozik Soetjipto kepada merdeka.com di Jakarta Selasa (24/7).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa optimis renegosiasi kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia bisa rampung pada akhir tahun nanti. Walaupun dalam beberapa pembicaraan, kabarnya perusahaan tambang tersebut menolak adanya divestasi saham 51 persen. "Dulu sempat 51 persen tapi ilang, saya juga heran tuh," katanya.

Dia menyebutkan sebelumnya PT Freeport sudah mau merenegosiasi seluruh kontrak karya dengan Indonesia. "Kita minta (divestasi) 51 persen, saya juga minta IPO, mereka setuju divestasi mereka juga setuju," ujarnya. Pemerintahpun tetap menerapkan Pajak badan untuk PT Freeport tetap sebesar 35 persen," katanya. 

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite menegaskan PT Freeport Indonesia belum berniat untuk melakukan divestasi 51 persen sahamnya. Padahal, divestasi merupakan salah satu poin syarat renegosiasi. Selain itu, Pemerintah, misalnya meminta royalti dari PT Freeport sebesar 3,75 persen dari 1 persen. 

"Kita belum menyentuh divestasi 51 persen, luas wilayah juga belum. Ini kan Pak Menteri Koordinator minta 3,75 persen royalti dari 1 persen," katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (23/7).