Merdeka.com - Ketua Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia (FPPPI) Alfonsius Matly mengatakan, pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) soal pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan pegawai kontrak menjadi ASN bertentangan dengan sistem merit, dinilai tidak adil.

"Saya masih ingat tanggal 18 Februari 2021 dengan Komisi II, beliau(Menteri PANRB) mengatakan bahwa pengangkatan kami menjadi PNS atas dasar RUU ASN akan bertentangan dengan prinsip merit sistem. Tidak adil bagi putra-putri terbaik bangsa yang ingin bekerja di lingkungan instansi pemerintah," kata Alfonsius dalam RDP Panja RUU tentang ASN Komisi II DPR RI, Senin (28/6).

Menurutnya, secara tidak langsung Menteri PANRB mengatakan, bahwa pihaknya tidak kompeten. Dia menegaskan seluruh pekerja pelayanan publik Indonesia berkompeten dalam menjalankan tugasnya. Hal itu terbukti, Pemerintah tetap melanjutkan kontrak dengan mereka hingga belasan tahun.

"Kalau kami tidak kompeten kenapa kami dikontrak berkali-kali hingga belasan tahun oleh negara dan jelas dibutuhkan. Sejarah telah membuktikan bahwa 45 persen pembangunan negara Indonesia baik SDM, infrastruktur dan lebih utama pada bidang pelayanan publik telah dilakukan oleh tenaga honorer," ujarnya.

Bahkan tidak sedikit dari pihaknya yang rela bekerja dengan gaji sebesar Rp100.000 sampai Rp500.000 per bulan. Padahal, para tenaga kerja honorer dan lainnya bekerja bertahun-tahun bahkan puluhan tahun mendedikasikan dirinya di daerah-daerah terpencil dan terisolasi.

"Jadi apa yang kami lakukan selama ini sepanjang hidup kami kami bekerja di bawah naungan pemerintah apapun yang diperintahkan oleh pegawai pejabat ASN tetap kami lakukan," imbuhnya. lagi tuh kami dipecat," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com