FITRA sebut dana PMN BUMN lebih dinikmati elit partai
Merdeka.com - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima BUMN dalam APBN Perubahan 2016 mencapai Rp 47,82 triliun. Apabila dijumlahkan dengan PMN sejak APBNP 2015 sebanyak Rp 68 triliun, maka total PMN yang diperoleh BUMN adalah sebesar Rp 115,8 triliun.
Akan tetapi, tujuan PMN tidak menghasilkan output pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Hingga saat ini tidak ada evaluasi untuk BUMN tahun ini. Bahkan, cenderung banyak dibagikan untuk elit partai kerana BUMN masih dijadikan sapi perah oleh politisi," kata Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto di kantor Sekjen Fitra, Jakarta, Kamis (18/7).
Terkait hal tersebut, Fitra menolak PMN BUMN tanpa didasari pada pembangunan BUMN yang jelas dan berpengaruh pada peningkatan PNBP.
"Yang paling mencurigakan mendapat PMN paling besar adalah PLN senilai Rp 10 triliun. Konon PMN besar ini untuk pembiayaan proyek 35.000 MW, namun hanya untuk menarik investor saja, tidak untuk pembiayaan penuh," jelasnya.
Untuk itu, perlu adanya evaluasi segera dari pemerintah. Sehingga, dana ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
"Jadi harus segera dievaluasi segara dan jangan sampai merugikan rakyat. Karena kalau untuk pembangunan dana ini akan sangat besar manfaatnya," katanya.
Sementara itu, Kementerian BUMN tengah mematangkan konsep holding BUMN pada berbagai sektor. Menurut Yenny, super holding ini akan memberikan dampak negatif bagi perusahaan milik negara.
"Lalu ada super holding yang juga mengkhawatirkan. Ini adalah gaya privatisasi halus. Dalam jangka panjang, Upaya ini juga dikhawatirkan aset kita bisa dikuasai oleh asing," tutupnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Posisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca SelengkapnyaKinerja positif BUMN akan berpengaruh pada setoran dividen ke kas negara.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Membandingkan PP yang pernah terbit di bulan Maret, Anas bilang kenaikan gaji pada saat itu tetap dicairkan di bulan Januari.
Baca SelengkapnyaMenurut Sri Mulyani, capaian pendapatan negara tahun 2023 yang tembus melebihi target merupakan pencapaian yang luar biasa baik.
Baca SelengkapnyaPosisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karen hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang.
Baca SelengkapnyaKepastian kenaikan tunjangan uang lauk pauk prajurit itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaTidak seharusnya perekrutan PNS dikaitkan dengan Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKenaikan gaji para PNS sebesar 8 persen tersebut juga bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.
Baca Selengkapnya