FITRA: Pemerintah sengsarakan rakyat dan manjakan PNS
Merdeka.com - Banyak pihak sejak jauh-jauh hari menyebut rencana kenaikan Bahan Bakar Subsidi (BBM) akan menyengsarakan rakat. Namun, uniknya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) malah menuding kebijakan ini cukup menguntungkan bagi pegawai pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pasalnya, gaji PNS dan pensiunan hanya dikurangi sedikit. Padahal anggaran yang tersedot untuk dua sektor itu tidak kalah banyak dibanding subsidi BBM.
Sekretaris Jenderal FITRA Yuna Farhan menuding pemerintah hanya membebankan dampak kenaikan BBM subsidi kepada rakyat. Sementara pemerintah sendiri tidak mau berkorban demi menjaga defisit anggaran karena membengkaknya subsidi. Terbukti dalam usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), gaji pegawai dan belanja kementerian dipotong sedikit saja.
"Kenaikan BBM subsidi harus ditanggung oleh rakyat dan tidak diikuti pengorbanan pemerintah. Belanja kementerian hanya dipotong Rp 7,1 triliun dan belanja pegawai yang berkurang cuma Rp 1,4 triliun," ucap Farhan di Seknas FITRA, Mampang, Jakarta, Minggu (2/6).
Bukan hanya itu, berkaca pada realisasi APBN tahun lalu, pemerintah tidak mampu menyerap semua anggaran dan masih sisa dalam bentuk SAL Rp 56,1 triliun. Selain itu dari keseluruhan belanja pegawai 35 persen digunakan untuk membiayai pensiun.
FITRA menilai anggaran gaji pegawai dan pensiunan PNS bisa ikut dipotong sehingga tak perlu menaikkan harga jual BBM subsidi. "Subsidi BBM tidak tepat sasaran memang, tapi kalau dikurangi pemerintah harus banyak berkorban dengan menghapus. inefisiensi," tegasnya.
Farhan sangat menyesalkan keputusan pemerintah yang tidak diikuti pengorbanan pemerintah sendiri. Rakyat dipaksa sengsara dengan harus menanggung beban subsidi, sedangkan PNS, khususnya pensiunan, sama sekali tidak diajak berkorban bahkan tanggungannya semakin besar.
"Itu pensiun salah pemerintah sendiri kenapa harus sampai anak cucu. Di (belanja pegawai) kan anggaran juga terpakai cukup banyak. Rakyat harus menanggung dampak BBM, tapi pemerintah tidak mau berkorban. Ini tidak adil," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penyaluran Kerap Tak Tepat Sasaran, BBM Subsidi untuk Nelayan Bakal Dihapus?
Ini tanggapan Menteri Trenggono soal penghapusan BBM subsidi untuk nelayan.
Baca SelengkapnyaGiliran Beras Naik Teriak-teriak, Petani 'Gaji PNS Naik, UMR Naik Kami Diam'
Belakangan ini harga beras melambung tinggi, masyarakat semakin tercekik usai kenaikan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaPertamina Patra Niaga Siap Salurkan BBM Subsidi Sesuai Kuota Pemerintah
Pertamina Patra Niaga juga berinovasi untuk memastikan BBM dan LPG subsidi bisa tepat sasaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pertamina Patra Niaga Siap Salurkan BBM Subsidi Sesuai Kuota Pemerintah
Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading
Baca SelengkapnyaSubsidi Angkutan Barang Perintis Naik Jadi Rp22 Miliar di 2024
Layanan ini sangat memiliki dampak yang positif karena adanya angkutan yang menjangkau daerah terdepan, terpencil, terluar dan perbatasan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Harga Beras Turun, BPS Ungkap Fakta Lain
BPS mencatat harga beras saat ini menjadi yang paling mahal sejak tahun 2021.
Baca SelengkapnyaTernyata, Ini Biang Kerok Buat Anggaran Perlindungan Sosial Membengkak Setiap Tahun
kenaikan anggaran perlinsos tahun ini utamanya disumbang lebih besar oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar Rupiah.
Baca SelengkapnyaKabar Gembira, Harga BBM Pertamax Tak akan Naik Hingga Juni 2024
Pertamina memutuskan untuk menahan harga jenis BBM non subsidi meski SPBU lain mulai mengerek harga sejak awal tahun ini.
Baca SelengkapnyaDirut Pertamina Tak Bisa Asal Cabut Izin SPBU Nakal Mainkan Takaran BBM, Ternyata Ini Penyebabnya
Pihak Pertamina tetap harus menjaga keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan BBM.
Baca Selengkapnya